RADAR BOGOR – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako pada triwulan pertama 2026 telah dilakukan secara bertahap.
Hingga awal Ramadhan, melansir dari laman resmi Kemensos.go.id, realisasi penyaluran secara nasional tercatat sudah melampaui 85 persen dengan nilai lebih dari Rp15 triliun.
Untuk PKH, alokasi tahun 2026 ditetapkan bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sepanjang Januari hingga Maret, bantuan tersebut telah diterima oleh 8.940.958 KPM dengan total penyaluran lebih dari Rp6 triliun atau sekitar 89,4 persen dari target triwulan pertama.
Sementara itu, Bantuan Sembako dialokasikan bagi 18.250.000 KPM. Hingga periode yang sama, bantuan telah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM dengan nilai lebih dari Rp9 triliun atau setara 86,9 persen.
Saifullah Yusuf, yang juga dikenal sebagai Gus Ipul, menyebutkan bahwa masih terdapat lebih dari satu juta penerima baru PKH serta sekitar dua juta penerima baru Bantuan Sembako yang belum menerima bantuan.
Para penerima baru tersebut merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan saat ini masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
Masih berdasarkan data dari laman resmi Kemensos.go.id, di wilayah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bantuan PKH dan Sembako telah disalurkan sebesar Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM. Penyaluran tersebut disebut telah selesai dan ditargetkan tuntas pada akhir Februari.
Selain bansos reguler, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan adaptif untuk penanganan pascabencana.
Bantuan tersebut meliputi logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), serta bantuan pemulihan ekonomi bagi warga terdampak.
Santunan bagi ahli waris telah tersalurkan sebesar Rp14,8 miliar kepada 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per jiwa.
Bantuan isi hunian disiapkan sebesar Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu kepala keluarga dengan nominal Rp3 juta per keluarga.
Sementara itu, bantuan jadup siap disalurkan sebesar Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa dengan nilai Rp15 ribu per jiwa.
Mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai rujukan awal.
Berdasarkan data tersebut, kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), kemudian ditetapkan dalam daftar nominatif dengan persetujuan muspida.
Selanjutnya, data tersebut divalidasi dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebelum bantuan disalurkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data final yang telah disahkan.***
Editor : Eli Kustiyawati