RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako pada triwulan pertama 2026 telah mencapai lebih dari 85 persen hingga awal Ramadan.
Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan tertulis di Jakarta yang dilansir dari laman resmi Kemensos.go.id.
Realisasi anggaran yang sudah tersalur melampaui Rp15 triliun, dengan rincian penyaluran dilakukan secara bertahap agar keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya yang menjalankan ibadah puasa, dapat menerima bantuan tepat waktu.
Pada tahun 2026, Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk menjangkau sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
Hingga periode Januari–Maret, bantuan telah diterima oleh 8.940.958 KPM dengan nilai lebih dari Rp6 triliun atau sekitar 89,4 persen dari target triwulan pertama.
Sementara itu, Bantuan Sembako dialokasikan kepada 18.250.000 KPM, dengan realisasi penyaluran telah menjangkau lebih dari 15 juta KPM senilai lebih dari Rp9 triliun atau sekitar 86,9 persen.
Seluruh proses distribusi dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan BSI sebagai mitra penyalur.
Di sisi lain, hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan adanya tambahan penerima baru.
Terdapat lebih dari satu juta KPM baru untuk PKH serta sekitar dua juta KPM baru untuk Bantuan Sembako yang belum menerima bantuan karena masih menjalani tahapan pembukaan rekening kolektif atau burekol.
Proses ini mencakup pembukaan rekening, distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Tahapan burekol disebut membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan sebelum bantuan dapat dicairkan.
Khusus wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, penyaluran bansos reguler telah mencapai Rp1,8 triliun bagi sekitar 1,7 juta KPM. Penyaluran tersebut ditargetkan rampung pada akhir Februari.
Selain bantuan reguler, disiapkan pula skema bantuan sosial adaptif untuk penanganan pascabencana yang mencakup bantuan logistik, dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), hingga bantuan pemulihan sosial ekonomi.
Total anggaran yang diajukan untuk bansos adaptif mencapai lebih dari Rp2 triliun, dengan anggaran kedaruratan yang telah terkirim hampir Rp100 miliar.
Sejumlah bantuan mulai disalurkan, termasuk santunan ahli waris sebesar Rp14,8 miliar bagi 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per jiwa.
Bantuan isi hunian disiapkan Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu kepala keluarga senilai Rp3 juta per keluarga. Sementara bantuan jaminan hidup disiapkan Rp25,8 miliar untuk 19,1 ribu jiwa dengan nilai Rp15 ribu per jiwa.
Mekanisme penyaluran bantuan pascabencana dilakukan bertahap dengan merujuk pada satu data nasional yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai rujukan awal.
Berdasarkan data tersebut, kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA) yang kemudian ditetapkan menjadi daftar nominatif melalui persetujuan Muspida.
Daftar tersebut selanjutnya divalidasi dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebelum bantuan disalurkan berdasarkan data final yang telah disetujui.
Dari total anggaran lebih dari Rp2 triliun yang disiapkan untuk skema adaptif, sekitar Rp600 miliar lebih telah berada di rekening dan menunggu proses penyaluran.
Sementara sisanya masih dalam tahap pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dengan capaian realisasi di atas 85 persen pada triwulan pertama, distribusi PKH dan Bantuan Sembako 2026 masih berlanjut sesuai tahapan administrasi dan validasi data penerima.***
Editor : Asep Suhendar