RADAR BOGOR - Ada informasi terbaru mengenai pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp600.000 mencuat pada akhir Februari 2026 setelah beredar sejumlah bukti transaksi dari beberapa wilayah.
Informasi ini menjadi perhatian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama bagi mereka yang sebelumnya belum menerima penyaluran pada periode terdahulu.
Sejumlah struk penarikan bansos secara tunai yang beredar memperlihatkan tanggal dan lokasi transaksi yang berbeda, dengan nominal yang sama, yakni Rp600.000.
Pada laporan dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang dilansir dari kanal Youtube Arfan Saputra Channel pada Senin, 23 Februari 2026, terdapat bukti struk penarikan tunai senilai Rp600.000 yang tercatat pada 23 Februari 2026 pukul 06.46.
“sebuah struk dari Bank BRI Unit Tambak Dahan tertanggal 23 Februari 2026 pukul 06.46. Struk tersebut menunjukkan penarikan tunai sebesar Rp600.000 menggunakan KKS keluaran tahun 2020,” ungkap narator dalam kanal Youtube Arfan Saputra Channel tersebut.
Transaksi tersebut berlangsung di unit Tambak Dahan dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) keluaran tahun 2020. Bukti ini menunjukkan adanya aktivitas pencairan dana dengan nominal sesuai besaran BPNT yang ramai dibicarakan.
Selain itu, laporan juga muncul dari Bank Negara Indonesia atau BNI. Disebutkan adanya pencairan komponen Program Keluarga Harapan (PKH) yang digabung dengan BPNT dengan total Rp600.000 pada 22 Februari 2026.
Pada tanggal yang sama, beredar pula struk penarikan dari wilayah Cempaka Raya, Jakarta, dengan waktu transaksi tercatat pukul 10.13. Nominal yang tertera dalam bukti tersebut juga sebesar Rp600.000.
Di wilayah Aceh, laporan serupa datang dari nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Transaksi bansos tercatat berhasil pada 23 Februari 2026 pukul 09.03 dengan jumlah dana Rp600.000.
Informasi ini memperkuat adanya temuan transaksi dengan nominal yang sama di beberapa daerah berbeda dalam rentang waktu dua hari.
Terkait status bantuan, disebutkan bahwa pencairan tersebut kemungkinan merupakan BPNT susulan termin 2 bagi KPM yang sebelumnya belum menerima haknya.
Namun demikian, terdapat catatan penting bahwa keaslian seluruh bukti struk yang beredar belum dapat dipastikan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar.***
Editor : Asep Suhendar