RADAR BOGOR - Banyak orang mengira bantuan sosial (bansos) itu seperti cerita lama namun datangnya pelan, kabarnya samar, dan kadang hanya terdengar dari mulut ke mulut.
Padahal di balik layar, proses pencairan PKH dan BPNT terus bergerak seperti roda yang tak pernah berhenti.
Kabar terbaru justru penting untuk segera diketahui oleh KPM, karena siapa yang sigap mengecek informasi, dialah yang tak akan tertinggal pencairan tahap berikutnya.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap menjadi andalan pemerintah dalam membantu keluarga prasejahtera.
Penyaluran dilakukan bertahap sepanjang tahun, biasanya dibagi dalam beberapa periode. Setiap tahap memiliki jadwal tersendiri yang bisa berbeda antarwilayah, sehingga penerima perlu rutin memantau perkembangan resmi.
Dilansir dari YouTube Arfan Saputra Channel, Kamis, 26 Februari 2026, penyaluran tahun ini masih mengacu pada data sosial ekonomi terbaru yang telah diperbarui pemerintah.
Artinya, daftar penerima bisa saja mengalami perubahan. Ada keluarga baru yang masuk sebagai penerima, namun ada juga yang tidak lagi terdaftar karena kondisi ekonominya dianggap sudah meningkat atau tidak lagi memenuhi kriteria.
Penentuan penerima mengacu pada sistem desil kesejahteraan. Umumnya, prioritas diberikan kepada keluarga dalam kelompok desil terbawah atau yang benar-benar masuk kategori rentan.
Karena itu, penting memastikan data kependudukan selalu valid dan sesuai kondisi terbaru agar tidak terkendala saat proses verifikasi.
Untuk PKH, besaran bantuan berbeda sesuai komponen dalam keluarga, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, maupun penyandang disabilitas.
Sementara BPNT difokuskan pada bantuan kebutuhan pangan pokok yang disalurkan melalui mekanisme non tunai. Dana biasanya masuk ke rekening atau kartu yang telah ditetapkan bank penyalur.
Pencairan dilakukan melalui bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Penerima dapat mengecek saldo melalui ATM, agen bank, atau aplikasi mobile banking resmi.
Pastikan rekening masih aktif dan tidak bermasalah agar bantuan bisa langsung diterima tanpa hambatan administrasi.
Selain melalui bank, masyarakat juga bisa memeriksa status kepesertaan secara mandiri lewat laman resmi pemerintah dengan memasukkan NIK sesuai KTP.
Cara ini membantu memastikan apakah nama masih tercantum sebagai penerima pada tahap berjalan atau tidak.
Pendamping sosial di desa atau kelurahan juga berperan penting dalam memberikan informasi terbaru.
Jika terdapat kendala seperti data tidak sinkron atau bantuan belum cair, penerima dapat berkonsultasi langsung agar mendapatkan arahan yang tepat dan resmi.
Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber jelas.
Hindari pihak yang meminta imbalan atau biaya dengan janji bisa membantu meloloskan sebagai penerima bansos, karena seluruh proses resmi tidak dipungut biaya.
Intinya, kunci agar tidak tertinggal bantuan adalah proaktif mengecek informasi, menjaga keakuratan data, dan menggunakan kanal resmi.
Dengan memahami mekanisme terbaru PKH dan BPNT, penerima dapat memastikan haknya tetap aman serta terhindar dari kabar simpang siur yang menyesatkan.***
Editor : Asep Suhendar