RADAR BOGOR - Kabar terbaru penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali menjadi perhatian publik. Hingga 26 Februari 2026, progres pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertama disebut telah mencapai sekitar 85 persen.
Melansir YouTube Diary Bansos, mayoritas keluarga penerima manfaat (KPM) sudah menerima dana bansos PKH dan BPNT mereka.
Namun di balik angka tersebut, masih ada sekitar 15 persen penerima yang belum memperoleh pencairan bansos PKH BPNT, dan ternyata ada alasan penting di balik keterlambatan itu.
Menurut informasi yang beredar berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sekitar 3 juta KPM baru masuk dalam daftar penerima tahun ini.
Mereka merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sehingga harus melalui sejumlah tahapan administratif sebelum bantuan bisa disalurkan.
Proses tersebut meliputi pembukaan rekening kolektif (burekol), pencetakan buku tabungan, hingga distribusi kartu KKS.
Tanpa tahapan ini, penyaluran dana tidak bisa dilakukan.
Di beberapa daerah bahkan baru mulai dilakukan pembagian ulang kartu KKS pada akhir Februari, menandakan bahwa proses administratif masih berjalan.
Jika seluruh KPM baru berhasil melewati tahap ini, maka penyaluran bantuan tahap pertaqma diperkirakan dapat mencapai 100 persen.
Dilansir dari kanal YouTube Diary Bansos, total penerima program bantuan sosial tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 33 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyiapkan stimulus pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari–Maret 2026.
Setiap KPM direncanakan menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua bulan.
Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok ekonomi paling rentan.
Namun hingga akhir Februari, distribusi bantuan pangan tersebut dikabarkan belum dimulai.
Informasi dari pihak penyalur seperti Perum Bulog menunjukkan penyaluran masih menunggu jadwal resmi.
Pemerintah memastikan bantuan tetap akan disalurkan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.
Para penerima bantuan diingatkan agar memanfaatkan dana yang sudah cair dengan bijak.
Bantuan sosial ditujukan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk konsumsi yang tidak mendesak.
Bahkan pemerintah juga mengimbau masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sudah stabil untuk secara sukarela melakukan graduasi agar kuota bisa dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan.
Sementara itu, tugas besar juga menanti para pendamping sosial.
Mulai 1 April mendatang, akan dilakukan proses verifikasi lapangan atau ground check bagi peserta PBI nonaktif.
Setiap petugas dilaporkan harus memverifikasi sekitar 300 data warga untuk memastikan status kelayakan mereka.
Program ini membutuhkan dukungan dari aparat desa, kelurahan, hingga RT/RW agar proses pendataan berjalan lancar.
Targetnya, seluruh verifikasi bisa selesai dalam waktu sekitar satu bulan.
Kabar menarik lainnya datang dari koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan Kemensos.
Kedua lembaga tersebut tengah membahas kemungkinan pemberian program makan bergizi gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Meski mekanisme teknisnya belum diumumkan, sejumlah pendamping sosial sudah mulai menerima tugas pendataan kelompok disabilitas di wilayah masing-masing.
Banyak pihak menduga langkah ini menjadi tahap awal sebelum program resmi diluncurkan.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, penyaluran bansos tahun 2026 diprediksi akan menjadi salah satu yang paling masif sekaligus paling diawasi.
Masyarakat pun diminta terus memantau informasi resmi agar tidak termakan kabar simpang siur.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga