RADAR BOGOR - Di Awal Maret 2026, proses pencairan berbagai bantuan sosial mulai menunjukkan perkembangan signifikan di sejumlah wilayah, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).
Hal ini dikutip dari kanal Youtube Diary Bansos, bahwa penyaluran difokuskan melalui Kantor Pos untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan atau mesin ATM.
Untuk tahap pertama periode Januari hingga Maret 2026, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) disalurkan dengan nominal Rp600.000 per KPM.
Baca Juga: Perempuan Harus Punya Personal Branding Kuat, Cantik Fisik Bukan Jaminan Lagi
Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai dicairkan dengan besaran yang berbeda sesuai komponen penerima, yakni berkisar antara Rp500.000, Rp750.000, hingga Rp900.000.
Besaran ini menyesuaikan kategori penerima seperti ibu hamil, anak usia dini, siswa sekolah, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas.
Proses pengambilan bantuan di Kantor Pos mensyaratkan penerima membawa KTP asli dan Kartu Keluarga (KK), serta tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain guna menjaga ketepatan sasaran.
Pada tanggal yang sama, terdapat empat jenis bantuan yang dilaporkan cair. Pertama, PKH dan BPNT melalui Kantor Pos bagi wilayah 3T, ditandai dengan mulai didistribusikannya surat undangan kepada penerima.
“PKH dan BPNT atau sembako dicairkan melalui Kantor Pos Indonesia karena berdasarkan kondisi wilayah,” ucap narator dalam kanal Youtube Diary Bansos.
Kedua, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang dananya telah masuk ke rekening SimPel di bank penyalur seperti BRI dan BNI bagi siswa yang sebelumnya sudah melakukan aktivasi rekening.
Ketiga, pencairan susulan PKH dan BPNT melalui Kartu KKS Merah Putih bagi penerima yang pada tahap sebelumnya belum menerima dana, dengan imbauan agar melakukan pengecekan saldo secara berkala.
Keempat, penyaluran bantuan pangan Ramadan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang ditujukan kepada sekitar 35 juta KPM di berbagai daerah.
Selain informasi pencairan, terdapat pula pembaruan terkait mekanisme graduasi dan penambahan penerima baru.
Pada awal 2026, sekitar 3 juta KPM lama yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun masuk dalam proses graduasi atau penghentian bantuan sebagai bagian dari penyesuaian data.
Pada saat yang sama, sedang diproses sekitar 3 juta calon penerima baru yang terdiri dari 1 juta KPM PKH dan 2 juta KPM BPNT.
Salah satu kriteria yang disebutkan untuk penerima baru tahun 2026 adalah mereka yang sebelumnya tercatat sebagai penerima BLT Kesra tahun 2025 dan telah melalui tahapan validasi data.***
Editor : Asep Suhendar