RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kembali menjadi perhatian pada awal Maret 2026, terutama terkait penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun ini.
Informasi terbaru yang dikutip dari kanal Youtube Cek Bansos menunjukkan bahwa mekanisme pencairan bansos PKH BPNT masih dibedakan berdasarkan kondisi wilayah, khususnya bagi daerah yang tergolong 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Kebijakan ini berpengaruh langsung pada jalur distribusi bansos PKH BPNT, baik melalui kantor pos maupun melalui perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Penyaluran lewat kantor pos ini dikhususkan bagi KPM yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) karena kendala akses perbankan,” ucap narator melalui kanal Youtubenya.
Untuk KPM yang berada di wilayah 3T, pencairan PKH dan BPNT triwulan pertama 2026 tetap dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Skema ini diterapkan karena keterbatasan jangkauan layanan perbankan di sejumlah daerah terpencil, sehingga distribusi bantuan lebih memungkinkan dilakukan lewat jaringan kantor pos.
Proses penyaluran diawali dengan pembagian surat undangan yang telah dilengkapi kode batang (barcode) sebagai identitas penerima.
Salah satu wilayah yang terpantau mulai mendistribusikan undangan tersebut adalah Kecamatan Bayan, dengan alokasi bantuan untuk periode Januari hingga Maret.
Pola ini menegaskan bahwa mekanisme non-tunai melalui kartu KKS belum sepenuhnya dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, perkembangan berbeda terjadi pada KPM yang berada di wilayah dengan akses perbankan memadai. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa BPNT susulan tahap pertama senilai Rp600.000 telah masuk ke kartu KKS yang terhubung dengan Bank BNI pada 2 Maret 2026.
Pencairan ini menjadi kelanjutan setelah sebelumnya bantuan serupa juga terpantau masuk melalui Bank Mandiri.
Adapun wilayah yang melaporkan adanya saldo masuk antara lain Jakarta Utara serta Klaten di Jawa Tengah, dengan nominal yang sama yaitu Rp600.000. Nilai tersebut merupakan akumulasi bantuan untuk beberapa bulan dalam satu tahap pencairan.
Di sisi lain, terdapat tambahan bantuan senilai Rp500.000 yang mulai disalurkan khusus di Provinsi Jawa Timur. Bantuan ini dikenal sebagai program PKH Plus dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat, bukan dari anggaran pemerintah pusat.
Sasaran utama program ini adalah kelompok lanjut usia yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial di wilayah tersebut.
Karena berasal dari kebijakan daerah, bantuan tambahan ini tidak berlaku bagi KPM di luar Jawa Timur. Perbedaan sumber anggaran ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai jenis dan cakupan bantuan yang diterima.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga