RADAR BOGOR - Pemerintah Indonesia resmi memulai babak baru dalam pengelolaan jaring pengaman sosial melalui implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Regsosek/DTSEN Terintegrasi).
Dilansir dari YouTube Arfan Saputra Channel, Langkah besar ini merujuk pada Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yang memandatkan penggunaan satu basis data tunggal untuk mengakhiri ego sektoral antar-lembaga dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Perubahan ini membawa konsekuensi penting: status kepesertaan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kini bersifat sangat dinamis dan akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
1. Mekanisme Pemutakhiran Data Triwulanan
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, data penerima bansos kini diperbarui secara rutin setiap kuartal.
Kementerian Sosial bertugas melakukan pemutakhiran di lapangan, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) bertindak sebagai pengelola data tunggal yang memberikan hasil verifikasi final.
Jadwal Verifikasi: Hasil pemutakhiran akan diserahkan setiap tanggal 20 pada bulan pertama setiap triwulan.
Siklus Pencairan: Penyaluran dimulai mengikuti data terbaru pada tanggal 20 Januari (Triwulan I), 20 April (Triwulan II), dan seterusnya.
Kepesertaan Dinamis: Seorang warga bisa saja menerima bantuan di triwulan pertama, tapi kehilangan kepesertaan di triwulan berikutnya jika kondisi sosial ekonominya dinilai telah meningkat atau "naik kelas".
2. Jalur Formal dan Partisipasi Masyarakat
Untuk menjamin akurasi yang mendekati realitas lapangan, pemerintah membuka dua pintu pemutakhiran:
• Jalur Formal: Melibatkan struktur pemerintahan mulai dari RT/RW, Kepala Desa, Dinas Sosial, hingga tingkat Bupati/Wali Kota.
• Jalur Partisipasi: Masyarakat diberikan akses luas untuk memberikan usulan atau sanggahan secara mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos, Command Center, serta pusat bantuan WhatsApp.
"Data ini sangat dinamis. Tidak mungkin kita menghadirkan data yang 100 persen akurat karena setiap hari ada yang meninggal, lahir, menikah, hingga warga yang naik atau turun kelas secara ekonomi. Namun, dengan pemutakhiran yang konsisten dan melibatkan partisipasi masyarakat, setidaknya data kita akan terus mendekati kenyataan di lapangan," kata narator dalam YouTube Arfan Saputra Channel.
3. Temuan Lapangan dan Kebijakan Graduasi
Berdasarkan ground check terhadap lebih dari 12 juta KPM pada awal tahun, ditemukan fakta jutaan penerima manfaat telah mendapatkan bantuan dalam waktu yang sangat lama bahkan ada yang mencapai lebih dari 18 tahun.
Sebagai hasilnya, sebanyak 3,9 juta KPM telah resmi tergraduasi (dikeluarkan dari daftar penerima) karena beberapa alasan:
• Perubahan status ekonomi (menjadi mampu).
• Terdeteksi sebagai ASN atau terlibat aktivitas ilegal seperti judi online.
• Tidak lagi memenuhi kriteria desil prioritas (Desil 1 hingga 4).
4. Program Unggulan: Sekolah Rakyat 2026
Sejalan dengan pembenahan data, pemerintah juga mengakselerasi program Sekolah Rakyat.
Hingga Juli 2026, ditargetkan pembangunan fasilitas ini selesai di berbagai titik strategis, termasuk di Jawa Timur.
Program ini terintegrasi langsung dengan data tunggal nasional untuk memastikan siswa yang direkrut benar-benar berasal dari keluarga prasejahtera yang tercatat dalam sistem.
Transparansi data melalui sistem tunggal ini bertujuan, agar subsidi sosial dan bansos benar-benar mengeksekusi amanat Undang-Undang Dasar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Bagi masyarakat, sangat penting untuk memastikan data kependudukan selalu diperbarui agar proses verifikasi bansos triwulanan tidak mengalami kendala.***
Editor : Eli Kustiyawati