RADAR BOGOR - Banyak penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang tiba-tiba mendapati bantuan mereka tidak cair, padahal desil kesejahteraannya masih tergolong rendah dan secara ekonomi masih layak menerima.
Dilansir dari YouTube Ach Haris Efendy, salah satu penyebab utamanya bukan soal data kemiskinan, melainkan tiga hal yang sering diabaikan oleh penerima manfaat. Berikut penjelasan lengkapnya.
1. Urus Sendiri Administrasi Kependudukan, Jangan Titip ke Calo
Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Banyak masyarakat yang memilih menitipkan proses pembuatan atau pembaruan KTP dan KK kepada orang lain atau calo dengan alasan praktis.
Padahal kebiasaan ini ternyata berdampak langsung pada kelancaran pencairan bansos.
Kasus yang kerap ditemui adalah adanya perubahan data pada saat pengurusan, termasuk perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akibat pekerjaan oknum yang tidak sesuai standar.
Karena sistem bansos saat ini sudah berbasis NIK dan nomor KK, perbedaan sekecil apapun pada data kependudukan bisa menyebabkan identitas penerima tidak terbaca oleh sistem, sehingga bantuan otomatis tidak bisa dicairkan.
Pengurusan KTP dan KK sejatinya tidak dipungut biaya alias gratis. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengurus dokumen kependudukan secara langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau kantor desa dan kelurahan setempat tanpa perantara.
2. Hindari Game Online Terlarang
Poin kedua yang tidak kalah penting adalah menghindari segala bentuk aktivitas game online terlarang. Sejak tahun 2025, sejumlah penerima bansos dilaporkan tiba-tiba tidak lagi menerima bantuan meskipun status desil mereka masih berada di angka 1 hingga 4.
Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah rekening mereka terindikasi terlibat dalam transaksi game online terlarang.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki kemampuan untuk melacak riwayat transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk aktivitas setoran dan penarikan dana yang berkaitan dengan platform game online terlarang.
Data transaksi tersebut terhubung dengan NIK dan nomor rekening pemilik, sehingga ketika terdeteksi adanya indikasi keterlibatan dalam game online terlarang, status kepesertaan bansos bisa langsung dihentikan secara otomatis oleh sistem.
Hal ini berlaku tidak hanya bagi penerima bansos itu sendiri, tetapi juga bagi anggota keluarga yang tinggal dalam satu KK.
Jika salah satu anggota keluarga menggunakan rekening yang terdaftar untuk aktivitas game online terlarang, seluruh penerima dalam keluarga tersebut berisiko terkena dampaknya.
3. Jangan Sembarangan Meminjamkan KTP dan KK kepada Orang Lain
Inilah poin yang paling krusial dan paling sering menjadi akar permasalahan. Banyak penerima bansos yang tiba-tiba mengalami kenaikan desil kesejahteraan, padahal kondisi ekonominya tidak berubah.
Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata identitas kependudukan mereka pernah dipinjam orang lain untuk berbagai keperluan, seperti pembelian kendaraan bermotor, pengajuan kredit, pinjaman daring, hingga pendaftaran pelanggan listrik dengan daya tinggi.
Karena aset-aset tersebut tercatat atas nama penerima bansos, sistem secara otomatis mendeteksi bahwa yang bersangkutan memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
Akibatnya, desil kesejahteraannya naik dan bansos pun terhenti.
Penyelesaian masalah ini tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang.
Penerima harus melaporkan dan membuktikan bahwa aset tersebut bukan miliknya, termasuk mengurus pembaruan data ke instansi terkait seperti kantor PLN untuk perubahan data pelanggan listrik.
Proses ini bisa menjadi sangat rumit dan melelahkan.
Oleh karena itu, jagalah KTP dan KK dengan baik. Jangan pernah memberikan dokumen kependudukan kepada siapapun dengan alasan yang tidak jelas, termasuk kepada kerabat sekalipun.
Jika ada yang meminjam untuk keperluan pembelian barang, kredit, atau pinjaman, tolak dengan tegas.
Adapun petugas resmi seperti petugas sensus atau aparat desa yang bertugas memverifikasi data biasanya hanya perlu melihat dokumen, bukan membawa atau menyimpannya.
Jika ada pihak yang meminta KTP atau KK untuk dibawa pulang, hal itu patut dicurigai.
Itulah tiga hal utama yang perlu diwaspadai oleh setiap penerima bansos PKH dan BPNT agar bantuan tetap bisa cair setiap tahapnya.
Dengan menjaga dokumen kependudukan, menghindari game online terlarang, dan mengurus administrasi secara mandiri, peluang untuk tetap menerima bansos secara berkelanjutan akan jauh lebih terjaga.***
Editor : Eli Kustiyawati