RADAR BOGOR - Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog mempercepat distribusi bansos berupa bantuan pangan mulai minggu kedua Maret 2026.
Dengan skema paket bantuan yang lebih besar, para penerima manfaat kini mulai menerima surat undangan resmi untuk pengambilan Beras 20 kg dan Minyak Goreng 4 liter.
Pastikan Anda mengetahui jadwal dan lokasi pembagian agar tidak melewatkan bantuan krusial ini.
Setelah mengawali tahun dengan fokus di wilayah Indonesia Timur, kini giliran wilayah Indonesia bagian Barat yang menjadi prioritas pendistribusian.
Melansir dari kanal YouTube Cek Bansos, berdasarkan pantauan terbaru per 12 Maret 2026, beberapa wilayah sudah mulai melakukan pembagian undangan secara masif:
- Provinsi Jambi: Meliputi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, dimana KPM terpantau sudah mulai mengantri di titik bagi.
- Jawa Timur: Kabupaten Madiun dan Kota Kediri melaporkan distribusi sudah mencapai tingkat kelurahan.
- Jawa Tengah: Kota Surakarta (Solo) dan Kabupaten Blora telah menjadwalkan pembagian serentak pada pertengahan minggu ini.
Detail Bantuan
Penyaluran bantuan pangan tahun anggaran 2026 ini dirancang sebagai bantalan ekonomi di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. KPM yang berhak akan menerima paket berupa:
- Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP): Sebanyak 20 Kg kualitas medium yang telah melewati uji mutu Bulog.
- Minyak Goreng: Sebanyak 4 Liter (kemasan bantal/botol) sesuai ketersediaan stok wilayah.
Panduan Pengambilan dan Syarat Dokumen Wajib
Untuk menjaga ketertiban dan akurasi data, KPM wajib memperhatikan protokol pengambilan bantuan sebagai berikut:
- Membawa Dokumen Asli: Wajib menunjukkan KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) asli sebagai syarat verifikasi biometrik oleh petugas PT Pos atau aparat desa.
- Sistem Perwakilan: Jika KPM yang bersangkutan sakit atau lansia, bantuan dapat diambil oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu KK dengan membawa surat kuasa atau bukti pendukung.
- Ketepatan Waktu: Pengambilan sangat disarankan sesuai jam yang tertera di undangan guna menghindari kerumunan dan memastikan kelancaran sistem pelaporan digital pemerintah.
KPM diimbau untuk melapor jika menemukan pungutan liar (pungli) selama proses pengambilan bantuan, karena seluruh bantuan ini diberikan secara gratis tanpa biaya tambahan apapun, seperti yang telah ditegaskan oleh Kemensos.
“Setiap proses layanan mulai dari pendaftaran pemutakhiran data hingga penyaluran bantuan sosial tidak dipungut biaya apapun,” jelas video dalam unggahan akun Instagram resmi @kemensosri.***
Editor : Eli Kustiyawati