RADAR BOGOR - Sistem pengelompokan kesejahteraan masyarakat atau desil KPM menjadi salah satu dasar penting dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Salah satu mekanisme yang digunakan adalah sistem desil, yaitu pembagian masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan kondisi ekonomi yang menjadi dasar penentuan KPM bansos.
Sistem desil ini berperan dalam menentukan apakah seseorang berhak menerima atau jadi KPM bansos maupun fasilitas kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran.
Pengertian dan Pengelompokan Desil
Mengutip dari kanal Youtube Kang Dedi Mulyono, desil merupakan metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dalam sistem ini, seluruh penduduk dibagi menjadi sepuluh kelompok atau tingkatan.
Desil 1 menggambarkan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Sementara itu, Desil 10 mewakili kelompok dengan tingkat ekonomi paling tinggi.
Pengelompokan ini dibuat untuk memudahkan pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan agar lebih tepat sasaran.
“Desil itu pengelompokan. Pengelompokan warga menjadi 10 kelompok. Desil satu itu kelompok yang paling berekonomi rendah, kelompok 10 itu kelompok dengan ekonomi yang paling tinggi,” jelas narator dalam kanal Youtube tersebut.
Dalam berbagai program bantuan, penerima umumnya berasal dari kelompok Desil 1 hingga Desil 5.
Kelompok tersebut masih termasuk kategori masyarakat yang memerlukan dukungan dari program perlindungan sosial, baik berupa bantuan kebutuhan pangan, bantuan dalam bentuk uang tunai, maupun akses layanan kesehatan melalui skema BPJS PBI yang iurannya ditanggung pemerintah.
Faktor yang Menyebabkan Perubahan Status Desil
Perubahan status desil dapat terjadi karena berbagai faktor yang tercatat dalam sistem pendataan kesejahteraan sosial.
Ketika seseorang berpindah dari kelompok desil rendah ke desil yang lebih tinggi, maka kemungkinan untuk menerima bantuan sosial dapat berkurang atau bahkan dihentikan.
Salah satu faktor yang sering memengaruhi perubahan desil adalah adanya riwayat kredit atau cicilan.
Sistem pendataan dapat menganggap seseorang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik apabila tercatat mampu membayar cicilan pinjaman atau kredit tertentu.
Selain itu, kepemilikan aset juga menjadi variabel penilaian. Contohnya adalah kepemilikan sepeda motor.
Walaupun bagi sebagian masyarakat kendaraan tersebut digunakan sebagai alat untuk bekerja atau mencari penghasilan, keberadaannya tetap menjadi salah satu indikator yang masuk dalam penilaian kondisi ekonomi.
Penentuan tingkat kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada satu atau dua faktor saja. Dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat puluhan variabel penilaian yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih menyeluruh.
Variabel tersebut mencakup berbagai aspek yang menggambarkan situasi ekonomi dan sosial masyarakat.
Lembaga yang Berwenang Menentukan Status Desil
Penentuan status desil masyarakat berada dalam kewenangan Badan Pusat Statistik. Lembaga ini memiliki peran dalam mengolah dan menentukan klasifikasi kesejahteraan berdasarkan data yang tersedia.
Sementara itu, Dinas Sosial memiliki fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem pendataan nasional.
Peran utamanya adalah melakukan verifikasi lapangan atau pengecekan langsung terhadap kondisi warga yang datanya perlu diperbarui. Hasil verifikasi tersebut kemudian dilaporkan untuk diproses dalam sistem pendataan pusat.
Cara Mengajukan Perbaikan Data Desil
Dalam beberapa kasus, terdapat warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan status desil yang tercatat.
Misalnya, masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas namun tercatat dalam kelompok desil yang lebih tinggi sehingga tidak lagi menerima bantuan sosial.
Untuk mengatasi hal tersebut, warga dapat mengajukan perbaikan data melalui kantor kelurahan setempat. Pengajuan ini bertujuan agar data yang tercatat dapat diperiksa kembali sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Setelah pengajuan dilakukan, biasanya proses perubahan data memerlukan waktu tertentu sebelum hasilnya diperbarui dalam sistem.
Proses ini dapat berlangsung selama beberapa bulan karena harus melalui tahapan verifikasi dan pengolahan data.
Tahapan verifikasi biasanya dilakukan melalui pengecekan langsung oleh petugas terkait yang datang ke lokasi tempat tinggal warga.
Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga benar-benar sesuai dengan data yang diajukan.
Selain melalui kelurahan, masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur sanggah pada aplikasi resmi pengecekan bantuan sosial. Melalui fitur tersebut, warga dapat melaporkan apabila terdapat data yang dianggap tidak sesuai, baik terkait dirinya sendiri maupun orang lain di lingkungan sekitar.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga