RADAR BOGOR - Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dilansir dari YouTube Kemensos RI, upaya ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Sosialisasi DTSEN di Banten: Kolaborasi Kemensos, Kemendes, BPS, dan Pemda
Menteri Sosial Saifulah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Sosialisasi DTSEN yang digelar di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, pada Kamis, 12 Maret 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanti Susanto serta Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah.
Gus Ipul menegaskan bahwa data yang akurat merupakan kunci utama dalam menyalurkan berbagai program bantuan pemerintah agar tepat sasaran, sekaligus menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemutakhiran data dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Sementara itu, pengelolaan dan penyajian data berada di bawah tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS kemudian menyusun data tersebut dalam bentuk peringkat kesejahteraan masyarakat, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Proses pemutakhiran data ini melibatkan berbagai unsur di tingkat desa, antara lain kepala desa, RT, RW, operator desa, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat memperkuat integrasi program bantuan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
Koperasi Desa Merah Putih: Dorong Penerima Manfaat PKH Jadi Anggota Koperasi
Selain pemutakhiran data, Kementerian Sosial juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sinergi antara program perlindungan sosial dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Sosial Saifulah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah siap mendorong sekitar 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Jawa Timur untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih dengan Program Keluarga Harapan yang berlangsung di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.
Di Kabupaten Pasuruan sendiri, terdapat sekitar 229.000 keluarga penerima manfaat yang akan didorong menjadi anggota koperasi desa.
Secara nasional, terdapat lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, dengan 6 juta di antaranya berada di Jawa Timur, dan sekitar 600.000 di antaranya berlokasi di Kabupaten Pasuruan.
Penerima Manfaat Bukan Hanya Pembeli, Tapi Juga Pemilik Koperasi
Menurut Gus Ipul, keanggotaan dalam koperasi memberikan nilai lebih bagi para penerima manfaat.
Mereka tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai pemilik yang turut merasakan manfaat ekonomi secara langsung.
Hal ini sejalan dengan semangat pemberdayaan jangka panjang yang terus digaungkan Kementerian Sosial.
"Bantuan sosial bersifat sementara, namun pemberdayaan harus berlangsung selamanya," tegas Gus Ipul.
Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat dalam penanganan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar intervensi pemerintah dapat lebih efektif dan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Sosial bersama Menteri Koperasi Feri Juliantono dan Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha menyerahkan secara simbolis kartu anggota koperasi kepada keluarga penerima manfaat.
Pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung operasional koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
Turut hadir pula dalam acara ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak serta Bupati Pasuruan Rusti Sutejo.
Harapan Pemerintah: Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa
Pemerintah berharap sinergi antara program perlindungan sosial dan Koperasi Desa Merah Putih dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa serta mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat secara bertahap.
Sebagai contoh nyata, di desa tempat kegiatan berlangsung, sebanyak 405 keluarga penerima manfaat PKH telah tercatat, dengan total 700 anggota yang sudah bergabung dalam koperasi desa.
Pemerintah menargetkan seluruh penerima manfaat di desa tersebut untuk segera menjadi anggota koperasi, sehingga mereka dapat merasakan manfaat kepemilikan secara kolektif.
Dengan kolaborasi yang semakin solid antara Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, BPS, serta pemerintah daerah, diharapkan program bansos dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan membawa perubahan nyata bagi jutaan keluarga Indonesia.***
Editor : Eli Kustiyawati