RADAR BOGOR - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, kabar mengenai percepatan pencairan bantuan sosial atau bansos kembali ramai diperbincangkan.
Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) berharap bansos tahap kedua bisa dicairkan lebih cepat agar dapat membantu memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.
Isu yang beredar menyebutkan bahwa bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2026 akan dicairkan sebelum hari raya.
Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap data penyaluran bansos terbaru, informasi tersebut ternyata belum terbukti benar.
Dalam sistem penyaluran bansos, setiap tahap memiliki periode waktu tertentu.
Untuk tahap kedua tahun 2026, periode penyaluran berada pada bulan April hingga Juni.
Artinya, secara jadwal bantuan tersebut memang belum masuk masa pencairan pada bulan Maret yang bertepatan dengan Lebaran.
Selain itu, pengalaman pada beberapa tahun sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan sosial jarang dicairkan di awal periode.
Penyaluran biasanya dimulai pada bulan kedua atau bahkan bulan ketiga dalam satu tahap.
Dengan kondisi tersebut, kemungkinan paling cepat bansos tahap kedua mulai disalurkan adalah akhir April 2026, bahkan tidak menutup kemungkinan baru cair pada bulan Mei.
Meskipun bansos tahap kedua belum dijadwalkan cair sebelum Lebaran, sebagian masyarakat mungkin tetap mendengar kabar bahwa ada KPM yang menerima bantuan.
Hal ini biasanya terjadi karena beberapa kondisi tertentu, misalnya:
1. Penerima BPNT yang baru dimasukkan sebagai penerima PKH.
2. Penerima PKH yang juga mendapatkan bantuan tambahan BPNT.
3. Bantuan tahap sebelumnya yang terlambat cair dan baru diproses sekarang.
Dalam kasus seperti ini, penerima bisa mendapatkan bantuan dalam waktu yang berdekatan sehingga terlihat seperti pencairan tahap baru.
Di tengah pembahasan bansos, muncul juga kasus yang cukup menghebohkan terkait praktik pungutan liar dalam pengurusan penurunan desil kesejahteraan.
Beberapa masyarakat dilaporkan diminta membayar uang hingga Rp600.000 sampai Rp900.000 agar desil mereka diturunkan sehingga bisa menjadi penerima bantuan sosial.
Kasus ini akhirnya terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat.
Oknum yang terlibat diketahui merupakan petugas yang berkaitan dengan pengelolaan data di dinas sosial.
Pemerintah menegaskan bahwa pengurusan penurunan desil tidak dipungut biaya apa pun.
Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya masih layak menerima bantuan sosial namun berada pada desil yang lebih tinggi, pengajuan penurunan desil dapat dilakukan melalui dua cara resmi.
Pertama, masyarakat dapat datang langsung ke petugas bansos di desa atau kelurahan maupun ke dinas sosial setempat untuk meminta bantuan pengajuan.
Cara kedua yang lebih praktis adalah melalui aplikasi Cek Bansos.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data secara mandiri tanpa perantara
Setelah pengajuan dilakukan, petugas akan melakukan survei lapangan atau ground check untuk memastikan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, pengajuan penurunan desil sebaiknya dilakukan pada awal bulan, khususnya antara tanggal 1 sampai 10.
Pengajuan pada periode tersebut biasanya lebih cepat diproses karena masih masuk dalam siklus pendataan bulan berjalan.
Jika pengajuan dilakukan setelah tanggal 10, kemungkinan proses verifikasi akan lebih lama.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua kategori desil perlu diajukan penurunan.
Keluarga yang berada pada desil 1 hingga 4 umumnya masih termasuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan sosial sehingga tidak perlu melakukan perubahan data.
Pengajuan biasanya diperlukan bagi masyarakat yang berada di desil 5 hingga 10, terutama jika merasa kondisi ekonomi sebenarnya masih membutuhkan bantuan.
Namun jika kondisi ekonomi memang sudah membaik, maka wajar jika seseorang tidak lagi masuk dalam kategori penerima bansos.
Banyak KPM juga mempertanyakan mengapa kartu KKS mereka yang sebelumnya aktif tiba-tiba tidak lagi menerima bantuan.
Beberapa penyebab yang sering terjadi antara lain:
1. Perubahan status ekonomi dalam data pemerintah.
2. Data tidak sinkron atau tidak padan.
3. Kesalahan administrasi.
4. Indikasi masalah tertentu pada data penerima.
Jika hal tersebut terjadi, langkah terbaik adalah mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan ulang.
Bantuan sosial merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar.
Karena itu akurasi data sangat penting agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya terkait pencairan bantuan sosial, serta selalu menggunakan jalur resmi jika ingin melakukan pembaruan data.***
Editor : Eli Kustiyawati