RADAR BOGOR - Ada kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jelang lebaran 2026.
Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa pelayanan sekaligus penyaluran bansos tidak akan dihentikan di libur panjang lebaran 2026.
Menurutnya bansos merupakan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak boleh tertunda untuk disalurkan.
"Pastikan penyaluran bansos dan layanan program sosial tidak terganggu libur panjang. Hak KPM tidak boleh tertunda karena lemahnya biokrasi," tegas Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos, Rabu, 18 Maret 2026.
Dengan kata lain, bantuan seperti Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih akan tetap disalurkan terutama untuk tahap pertama susulan tahun 2026.
Di tambah lagi, ada penyaluran bantuan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng empat liter yang tentunya sangat ditunggu oleh penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah bijak yang diambil oleh Gus Ipul sebagai upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kemensos selalu siap melayani meski di momen libur nasional seperti saat ini.
"Lebaran menjadi penegas bahwa di saat banyak yang masih membutuhkan, Kementerian Sosial akan selalu ada untuk mereka. Ini buat pengingat bagi kita semua," ujar Gus Ipul.
Akan akan memastikan eslon satu dan dua di kementerian yang ia pimpin harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Indonesia.
"Libur boleh berjalan, tetapi pelayanan tidak boleh berhenti. Seluruh eselon I dan II harus memastikan unit kerja tetap siaga, jalur komunikasi aktif dan keputusan bisa diambil cepat bila diperlukan," ujarnya.
Kebijakan tersebut tentu disambut baik oleh masyarakat terutama bagi KPM yang sampai saat ini masih menunggu proses pencairan bansos yang mereka miliki.
KPM yang belum menerima dana bantuan seperti PKH dan BPNT tahap pertama silahkan untuk mengecek secara berkala kartu KKS yang mereka miliki.
Sementara itu, untuk bansos beras dan minyak goreng bisa ditanyakan secara langsung ke pemerintah desa atau kelurahan setempat apakah KPM tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan atau tidak di tahun 2026 ini.***
Editor : Asep Suhendar