RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) gelombang kedua untuk periode Januari hingga Maret 2026 mulai memasuki tahap penting, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah masuk dalam daftar terbaru hasil validasi.
Proses ini menjadi bagian dari lanjutan distribusi bantuan yang difokuskan kepada penerima baru maupun yang telah memenuhi kriteria terbaru, dengan sistem penyaluran yang dilakukan melalui bank penyalur dan juga PT Pos Indonesia agar menjangkau lebih luas masyarakat di berbagai wilayah.
Mengutip dari kanal Youtube Info Bansos, pada aspek jadwal dan batas waktu pencairan, penyaluran bantuan telah dimulai secara resmi sejak 25 Maret 2026.
KPM diimbau untuk segera melakukan pencairan sebelum batas akhir yang telah ditentukan, yaitu tanggal 31 Maret 2026.
Ketentuan ini menjadi penting karena bantuan yang tidak diambil hingga melewati batas waktu tersebut akan dianggap tidak tersalurkan dan dikembalikan ke kas negara sesuai mekanisme yang berlaku.
Oleh karena itu, ketepatan waktu menjadi faktor utama agar bantuan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Baru Buka di Cilebut Bogor, Tianlala Langsung Diserbu! Peach Oolong Milk Tea-nya Cuma Rp20 Ribu
Dari sisi target penerima, gelombang kedua ini menyasar sekitar 1 juta KPM untuk program PKH dan 2 juta KPM untuk BPNT. Fokus utama diarahkan kepada KPM baru yang merupakan hasil dari proses validasi data terbaru.
Sebagian besar penerima ini berasal dari kelompok masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan BLT El Nino tahun 2025 dan telah lolos verifikasi ulang sesuai kriteria yang ditetapkan.
Penyaluran dilakukan melalui beberapa jalur, yakni bank penyalur seperti BRI, BNI, dan Mandiri, serta melalui PT Pos Indonesia guna memastikan distribusi berjalan lebih merata.
Dalam mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia, terdapat tiga metode yang diterapkan untuk mempermudah akses bagi KPM.
Pertama adalah sistem door to door, di mana petugas mengantarkan bantuan langsung ke rumah penerima, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses.
Kedua adalah pengambilan melalui loket kantor pos, yang memungkinkan KPM datang langsung ke lokasi terdekat.
Ketiga adalah penyaluran berbasis komunitas, yang dilakukan di titik kumpul seperti balai desa untuk menjangkau wilayah yang jauh dari kantor pos. Ketiga metode ini dirancang agar proses distribusi tetap berjalan efektif di berbagai kondisi geografis.
Terkait syarat dan dokumen pencairan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima. Bagi KPM yang mengambil bantuan secara langsung, wajib membawa KTP asli.
Apabila KTP asli tidak tersedia, dapat menggunakan fotokopi KTP dengan syarat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli. Jika pencairan diwakilkan, perwakilan harus berasal dari anggota keluarga dalam satu KK dan membawa KTP asli serta KK sebagai bukti.
Untuk penerima anak-anak, jika sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), cukup membawa KIA asli dan KK.
Namun jika belum memiliki KIA, maka pencairan harus didampingi wali dengan membawa akta kelahiran anak, KK, KTP wali, serta surat keterangan wali dari desa atau kelurahan.
“Apabila tidak memiliki KIA, wajib datang bersama walinya di luar KK membawa akta kelahiran anak plus KK penerima plus KTP asli wali plus surat wali dari desa/kelurahan,” jelas narator melalui kanal Youtube Info Bansos.
Dalam kondisi khusus, apabila penerima telah meninggal dunia dan merupakan satu-satunya anggota dalam KK, maka bantuan tidak dapat dicairkan.
Selain itu, terdapat beberapa imbauan penting bagi KPM agar proses pencairan berjalan lancar. Penerima disarankan untuk memastikan namanya terdaftar dalam BNBA (By Name By Address) atau menghubungi pendamping sosial setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
KPM juga dianjurkan menanyakan nominal bantuan yang diterima agar sesuai dengan haknya, baik dari komponen PKH maupun BPNT.
Untuk wilayah tertentu, terdapat fleksibilitas lokasi pencairan, seperti di Bulukumba yang masih dapat dilayani di wilayah sekitar seperti Sinjai, Selayar, Bantaeng, dan Jeneponto selama masih berada dalam cakupan kerja kantor pos yang sama.***
Editor : Asep Suhendar