RADAR BOGOR - Penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) seperti PKH BPNT dan lain kembali dilanjutkan setelah berakhirnya libur panjang Hari Raya Idulfitri pada Maret 2026.
Kondisi ini menjadi momentum penting untuk melanjutkan distribusi bansos PKH BPNT hingga pangan yang sempat tertunda sebelum masa libur, terutama bagi masyarakat yang hingga kini belum menerima haknya pada tahap awal tahun berjalan.
Dengan dibukanya kembali layanan, proses pencairan bansos PKH BPNT sampai BLT Dana Desa, memasuki fase lanjutan yang difokuskan pada penyelesaian penyaluran tahap pertama secara menyeluruh.
Mengutip dari kanal Youtube Pendamping Sosial, fokus utama pada periode pasca Lebaran ini adalah penyaluran bansos susulan Tahap 1 tahun 2026 yang mencakup beberapa program utama.
Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi salah satu prioritas dengan penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya belum menerima bantuan, baik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun melalui mekanisme pencairan di PT Pos Indonesia.
Hal yang sama juga berlaku untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), di mana penyaluran dilakukan secara bertahap kepada penerima yang belum mendapatkan bantuan pada periode sebelumnya.
Selain itu, bantuan tambahan berupa beras dan minyak goreng juga mulai kembali disalurkan di sejumlah daerah yang distribusinya belum sempat dilakukan sebelum Lebaran, khususnya bagi masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 4 yang menjadi kelompok prioritas.
Tidak hanya itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga kembali dijadwalkan pencairannya di berbagai wilayah yang sebelumnya belum sempat menyalurkan alokasi bantuan untuk periode Januari hingga Maret 2026.
Kemudian, berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, terdapat perkembangan penting terkait penerima baru dalam program bansos tahun 2026.
Masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima BLT Kesra pada tahun 2025 dengan nominal Rp900.000 kini sebagian telah masuk dalam daftar KPM baru untuk program PKH dan BPNT.
Perubahan ini terjadi karena adanya penyesuaian data berdasarkan tingkat kesejahteraan, di mana mereka yang tergolong dalam kategori desil rendah, khususnya desil 1 hingga 4, diprioritaskan untuk menerima bansos.
Dalam pelaksanaannya, penyaluran kepada KPM baru ini banyak dilakukan melalui PT Pos Indonesia sebagai langkah percepatan, mengingat proses pembukaan rekening bank baru dinilai membutuhkan waktu lebih lama.
Pemerintah juga menerapkan sistem pengelompokan berbasis desil sebagai dasar utama dalam menentukan kelayakan penerima bansos. Dalam skema ini, masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama penerima bansos karena dianggap paling membutuhkan.
Kebijakan ini berdampak pada adanya penggantian kuota penerima, di mana lebih dari dua juta KPM lama yang berada di desil 5 ke atas tidak lagi menerima bantuan dan posisinya digantikan oleh keluarga baru yang masuk dalam kategori desil rendah.
Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi ekonomi terbaru.
Informasi tambahan dari kanal Youtube Arfan Saputra Channel, terkait penyaluran bansos Tahap 2, belum dilakukan pada bulan Maret 2026.
Proses penyaluran tahap berikutnya dijadwalkan berlangsung setelah tahap pertama benar-benar terselesaikan.
Berdasarkan alur yang ada, penyaluran Tahap 2 diperkirakan mulai diproses pada bulan April, dengan waktu pencairan yang berpotensi berlangsung pada bulan Mei atau Juni 2026.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga