RADAR BOGOR - Gelombang pencairan bantuan sosial (bansos) via Kantor Pos ke KPM tahun 2026 mulai menunjukkan tanda-tanda nyata.
Dilansir dari kanal YouTube Arfan Saputra Channel, sejumlah daerah melaporkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima surat undangan pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kantor Pos Indonesia.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa pencairan bansos KPM melalui Kantor Pos tahap pertama untuk periode Januari hingga Maret 2026 mulai dilakukan secara bertahap, dengan fokus utama pada KPM baru.
Kelompok ini mayoritas merupakan penerima BLT Kesra sebelumnya yang belum mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT.
Di Jakarta Pusat, tepatnya wilayah Cempaka Putih, seorang warga mengabarkan bahwa dirinya telah menerima undangan pencairan BPNT sebesar Rp600.000.
Pencairan dijadwalkan dilakukan di Kantor Pos setempat, menandai dimulainya distribusi bansos di ibu kota.
Pergerakan serupa juga terlihat di Yogyakarta.
Warga Bantul mulai melakukan pencairan bansos di Kantor Pos Pleret pada Jumat, 27 Maret 2026.
Jumlah bantuan yang diterima cukup signifikan, mencapai Rp1.350.000, gabungan dari BPNT dan PKH.
Di Jawa Barat, Kota Cimahi menjadi salah satu daerah yang turut merasakan pencairan bansos.
Bahkan, terdapat laporan penerima yang mendapatkan total bantuan hingga Rp1.575.000.
Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian bantuan berdasarkan kategori penerima dalam program PKH.
Tidak hanya di Pulau Jawa, pencairan bansos juga mulai merambah wilayah lain seperti Sumatera dan Sulawesi.
Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, warga mulai mendapatkan undangan pencairan BPNT sebesar Rp600.000.
Sementara itu, di Kota Medan, khususnya wilayah Medan Deli, undangan pencairan juga telah diterima oleh warga.
Di Sulawesi Utara, tepatnya di Langowan, Minahasa, pencairan BPNT melalui Kantor Pos telah dilakukan.
KPM baru di daerah ini bahkan menyampaikan harapan akan adanya tambahan bantuan berupa beras dan minyak goreng dalam waktu dekat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi bansos tahun 2026 mulai berjalan dengan lebih luas dan merata.
Sistem penyaluran melalui Kantor Pos Indonesia dinilai mampu menjangkau masyarakat yang belum memiliki KKS, sehingga tidak ada alasan bagi warga yang berhak untuk tidak menerima bantuan.
Meski demikian, masyarakat di berbagai daerah lain masih menantikan giliran pencairan.
Banyak yang berharap agar pemerintah segera memperluas distribusi dan memastikan semua KPM yang memenuhi syarat dapat menerima haknya.
Dengan mulai cairnya bantuan ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang kebutuhan yang semakin meningkat di awal tahun.
Pemerintah pun diharapkan terus menjaga transparansi dan akurasi data agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga