RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (Bansos) PKH dan BPNT tahap pertama, termasuk pencairan susulan, masih terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku, masih menunggu kepastian pencairan, sementara sebagian lainnya sudah mulai menerima saldo Bansos.
Berdasarkan penjelasan dari channel YouTube ANAMOVIE, kondisi ini wajar terjadi karena proses distribusi Bansos dilakukan bertahap dan tidak serentak di seluruh daerah.
Di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, misalnya, sebagian KPM dilaporkan sudah menerima bantuan sejak Februari.
Namun, masih ada juga yang belum mendapatkan pencairan karena status di sistem SIKS-NG belum berubah menjadi SI (Standing Instruction).
Status SI menjadi indikator penting bahwa bantuan siap dicairkan.
Jika status masih berada di tahap seperti “berhasil cek rekening” atau “SPM”, maka pencairan kemungkinan masih membutuhkan waktu.
Oleh karena itu, masyarakat yang belum mencapai status SI tidak disarankan terlalu sering melakukan pengecekan.
Sebaliknya, bagi KPM yang statusnya sudah SI, dianjurkan untuk segera memeriksa saldo melalui kartu KKS, ATM, agen bank, atau mobile banking.
Jika saldo sudah masuk, pencairan harus dilakukan sepenuhnya untuk menghindari risiko dana ditarik kembali ke kas negara.
Daerah Lain Masih Menunggu Bertahap
Selain Cilacap, laporan serupa juga datang dari berbagai daerah seperti Maluku Tenggara, Aceh Tenggara.
Pesisir Selatan (Sumatera Barat), Tabalong (Kalimantan Selatan).
Pandeglang (Banten), Bone Bolango (Gorontalo), hingga Tanah Tidung (Kalimantan Utara).
Di wilayah-wilayah tersebut, sebagian KPM sudah mulai melihat perubahan status menjadi SI, namun tidak sedikit yang masih berada di tahap awal.
Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran bansos masih berlangsung secara bertahap dan sangat bergantung pada kesiapan data di masing-masing daerah.
Pendamping sosial di lapangan juga disebut tidak memiliki jadwal pasti terkait pencairan.
Mereka hanya dapat menyarankan KPM untuk melakukan pengecekan secara berkala, terutama jika status sudah SI.
Waspadai Status Exclude dan Desil Tinggi
KPM juga diimbau untuk memperhatikan status di sistem. Jika muncul keterangan “exclude”, ada kemungkinan bantuan tidak lagi diterima.
Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi atau hasil verifikasi data.
Selain itu, tingkat kesejahteraan atau desil juga berpengaruh.
Pemerintah saat ini memprioritaskan bantuan bagi masyarakat di desil 1 hingga 4.
Sementara desil 6 hingga 10 umumnya dikategorikan sebagai keluarga mampu, sehingga berpotensi tidak lagi menerima bansos reguler.
Bagi masyarakat yang merasa masih layak namun memiliki desil tinggi, tersedia opsi untuk mengajukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos atau kantor desa.
Nantinya, petugas akan melakukan survei ulang untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Bantuan Tambahan Masih Ditunggu
Selain bantuan tunai, program bantuan pangan seperti beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter juga masih dalam proses penyaluran di sejumlah daerah.
Bahkan di beberapa wilayah yang biasanya lebih cepat, bantuan ini dilaporkan belum cair hingga saat ini.
Meski demikian, masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu informasi lanjutan.
Harapannya, dalam beberapa minggu ke depan akan ada kabar baik terkait pencairan bantuan tersebut.
Imbauan untuk KPM
KPM yang sudah menerima bantuan diingatkan untuk tidak menyisakan saldo di kartu KKS.
Seluruh dana harus dicairkan sesuai ketentuan, karena kartu tersebut bukan untuk menabung.
Dengan kondisi penyaluran yang masih berlangsung bertahap, masyarakat diharapkan tetap aktif memantau status masing-masing serta memastikan data yang terdaftar sudah sesuai agar bantuan dapat diterima tepat waktu.
Informasi ini menjadi pengingat penting bahwa kunci utama pencairan Bansos saat ini adalah perubahan status menjadi SI di sistem SIKS-NG.
Jika sudah mencapai tahap tersebut, kemungkinan besar Bansos akan segera cair dalam waktu dekat. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti