RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2026 untuk periode April hingga Juni telah dijadwalkan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur.
Program ini tetap menjadi bagian dari skema perlindungan sosial yang menyasar keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan, dengan pendekatan berbasis data dan proses verifikasi yang semakin diperketat.
Jadwal dan Proses Penyaluran Bansos Tahap 2 (April-Juni 2026)
Pemerintah melalui Kementerian Sosial menetapkan alur penyaluran bansos tahap kedua dengan beberapa tahapan utama yang dimulai sejak awal April.
Pada tahap awal, dilakukan verifikasi ulang kelayakan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Proses ini mengacu pada pemutakhiran data DTSEN oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan fokus pada rumah tangga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah.
“Hanya KPM yang berada pada desil 1 sampai desil 4, yaitu 40 persen keluarga paling miskin dan rentan di Indonesia yang berhak menerima bantuan sosial PKH dan BPNT,” ungkap narator melalui kanal Youtube Info Bansos.
Memasuki akhir April, proses administratif mulai berjalan, termasuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta pengajuan Standing Instruction (SI) kepada lembaga penyalur seperti bank yang tergabung dalam Himbara dan PT Pos Indonesia. Tahap ini menjadi penentu sebelum dana benar-benar disalurkan kepada penerima.
Selanjutnya pada bulan Mei, pola penyaluran mengarah pada pencairan dalam skala lebih luas. Pada periode ini, saldo bantuan mulai masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik penerima manfaat.
Intensitas pencairan biasanya meningkat pada pertengahan bulan seiring selesainya proses administrasi sebelumnya.
Adapun pada bulan Juni, penyaluran difokuskan bagi KPM yang merupakan hasil validasi terbaru atau mereka yang masuk melalui mekanisme Burekol (Buka Rekening Kolektif).
Tahap ini juga mencakup penerima yang sebelumnya belum terakomodasi dalam pencairan utama.
Perbedaan Program PKH dan BPNT
PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga dengan komponen tertentu, seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas, lanjut usia, serta penyandang disabilitas.
Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan dalam jangka panjang.
Sementara itu, BPNT difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai bebas, melainkan digunakan untuk membeli bahan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng melalui mekanisme yang telah ditentukan. Tujuannya adalah menjaga kecukupan gizi rumah tangga penerima manfaat.
Digitalisasi Bansos dan Pemutakhiran Sistem
Upaya peningkatan akurasi penyaluran bansos dilakukan melalui penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan penggunaan teknologi sebagai bagian dari strategi pembaruan data dan pengawasan distribusi bantuan.
Uji coba sistem ini telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan direncanakan untuk diperluas ke puluhan daerah lainnya sebelum diterapkan secara menyeluruh.
Teknologi yang digunakan mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) serta data berbasis waktu nyata untuk mengurangi potensi kesalahan sasaran.
Selain itu, masyarakat juga diberikan akses untuk memantau status kepesertaan bansos secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun situs resmi Kementerian Sosial.
Melalui fitur usul dan sanggah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembaruan data apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.***
Editor : Asep Suhendar