RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk triwulan kedua tahun 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam desil 1 hingga 4.
Melansir dari kanal Youtube Info Bansos, proses penyaluran Bansos PKH dan BPNT tahun ini mengikuti agenda resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, dengan beberapa tahapan penting yang berlangsung sejak awal April hingga akhir Juni.
Pada awal April, dilakukan verifikasi ulang kelayakan KPM melalui pemutakhiran data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) oleh BPS.
Proses ini memastikan bahwa hanya keluarga termiskin, yakni desil 1 hingga 4, yang menerima bantuan.
Memasuki akhir April, tahapan administratif dimulai, termasuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan pengajuan Standing Instruction ke bank penyalur, yang melibatkan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur resmi.
“penerbitan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana hingga pengajuan SI (Standing Instruction) ke bank penyalur seperti Bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” ungkap narator melalui kanal Youtube Info Bansos.
Periode pertengahan Mei menjadi fase pencairan paling intensif, di mana saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mulai terisi untuk jutaan KPM. Penyaluran khusus untuk KPM hasil validasi baru atau yang melalui proses “burekol” (buka rekening kolektif) dijadwalkan pada akhir Juni.
Program utama Bansos tetap terbagi menjadi dua kategori. PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan bantuan tunai bersyarat yang ditujukan untuk ibu hamil, balita, anak sekolah dari SD hingga SMA, lansia, dan penyandang disabilitas.
Program ini fokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga. Sementara itu, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dirancang untuk membantu keluarga dalam pemenuhan kebutuhan gizi, termasuk pembelian bahan pangan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng.
Digitalisasi menjadi salah satu aspek penting dalam penyaluran Bansos tahun ini. Sistem digital ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan pemutakhiran data secara real-time, dengan target menekan kesalahan sasaran hingga di bawah 5 persen.
Masyarakat dapat memantau status kepesertaan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
KPM diimbau untuk memastikan data KTP, KK, dan rekening KKS telah sinkron, serta menggunakan dana bantuan sesuai kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan anak. Penyaluran yang tepat sasaran dan penggunaan dana yang bijak menjadi kunci bagi efektivitas program ini.
Editor : Asep Suhendar