RADAR BOGOR - Menjelang penutupan bulan Maret 2026, masyarakat penerima bantuan sosial atau bansos (KPM) mendapatkan angin segar.
Dilansir dari kanal YouTube Diary Bansos, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menerbitkan dua surat penting yang menjadi sinyal kuat percepatan penyaluran bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Surat pertama yang terbit pada 27 Maret 2026 berisi instruksi kepada para pendamping sosial, khususnya ASN P3K di lingkungan Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, untuk ikut mengawal penyaluran bantuan sembako.
Baca Juga: Pantauan Bansos Terbaru: Cek Laporan Saldo KKS Mandiri di Wilayah Ini dan Estimasi Pencairan Tahap 2
Tidak hanya fokus pada PKH, para pendamping kini juga diminta aktif memastikan bantuan BPNT berjalan lancar di wilayah masing-masing.
Dalam surat tersebut ditegaskan pentingnya koordinasi antara pendamping sosial, bank penyalur, serta dinas sosial setempat.
Hal ini dilakukan agar jadwal dan lokasi penyaluran bisa diketahui dengan jelas oleh masyarakat.
Selain itu, jika ditemukan kendala terkait data penerima, maka harus segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
Kabar ini semakin menguatkan adanya penyaluran bansos susulan tahap pertama tahun 2026, bahkan berpotensi berlanjut ke tahap kedua yang mencakup periode April hingga Juni.
Penyaluran susulan ini juga berkaitan dengan adanya penggenapan kuota penerima secara nasional, yakni sekitar 18,8 juta KPM untuk sembako dan 10 juta KPM untuk PKH.
Sementara itu, surat kedua yang diterbitkan pada 29 Maret 2026 membahas redistribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan bagi KPM.
Redistribusi ini dilakukan sebagai solusi bagi penerima yang sebelumnya belum sempat mengambil KKS, baik karena kendala waktu maupun faktor lainnya.
Namun, perlu diketahui bahwa proses redistribusi ini tidak dilakukan di seluruh daerah, melainkan hanya di wilayah tertentu.
Dalam pelaksanaannya, dinas sosial diminta bekerja sama dengan bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan bahwa penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia masih berlangsung, khususnya untuk KPM yang tidak dapat menerima bantuan melalui bank penyalur.
Meski jumlahnya tidak banyak, penyaluran ini menjadi solusi alternatif agar bantuan tetap tersalurkan.
Di sisi lain, kabar menggembirakan juga datang dari bantuan tambahan berupa pangan.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter untuk sekitar 35 juta KPM.
Meski sempat terhambat karena libur panjang hari raya dan Nyepi, program ini dipastikan tetap berlanjut hingga April 2026.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap aktif mencari informasi dan berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat.
Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait status penerimaan bantuan.
Akhir Maret 2026 pun menjadi momentum penting bagi percepatan penyaluran bansos, sekaligus harapan baru bagi jutaan masyarakat Indonesia yang membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati