RADAR BOGOR - Pemerintah terus mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2026 dengan fokus utama pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Berdasarkan pembaruan terbaru yang dilansir dari kanal Youtube Arfan Saputra Channel pada Kamis, 2 April 2026, terdapat sejumlah perubahan penting serta evaluasi menyeluruh dari penyaluran sebelumnya yang menjadi dasar perbaikan pada periode April hingga Juni 2026.
Perubahan paling signifikan terlihat pada jadwal penerimaan dan pemutakhiran data. Jika sebelumnya data penerima bansos diperbarui setiap tanggal 20 di awal triwulan, kini pemerintah memajukan jadwal tersebut menjadi setiap tanggal 10.
Untuk triwulan kedua, data telah dijadwalkan diterima pada 10 April, sementara triwulan ketiga pada 10 Juli, dan triwulan keempat antara 10 September atau 10 Oktober.
Dalam evaluasi penyaluran triwulan pertama, pemerintah mencatat capaian yang cukup tinggi, yakni lebih dari 96 persen bantuan telah berhasil disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran tersebut dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta melalui PT Pos Indonesia.
“Penyalurannya ada dua jalur, yang pertama lewat [Himbara] dan yang kedua lewat PT Pos Indonesia, sambil kita membuka rekening secara kolektif bagi penerima manfaat yang baru,” ulas Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Bagi penerima baru, mekanisme penyaluran masih menyesuaikan dengan kesiapan sistem administrasi. KPM yang belum memiliki rekening bank pada tahap awal akan menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.
Sementara itu, proses pembukaan rekening secara kolektif membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Setelah rekening aktif, penyaluran bantuan pada triwulan berikutnya akan dialihkan melalui bank penyalur agar lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.
Memasuki triwulan kedua, pemerintah menargetkan penyaluran bansos untuk periode April, Mei, dan Juni dapat berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang telah diperbarui.
Selain itu, pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam proses penyaluran bansos tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pengecekan lapangan terhadap 106.153 individu yang teridentifikasi memiliki kondisi penyakit berat.
Dari hasil tersebut, sebanyak 3.934 orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 89.559 orang terkonfirmasi masih membutuhkan bantuan dan akan terus mendapatkan manfaat. Sisanya masih dalam proses penelusuran lebih lanjut.
Tidak berhenti di situ, sejak 1 April pemerintah juga mulai melakukan tahap kedua pengecekan terhadap sekitar 10,9 juta individu PBI yang sebelumnya dinonaktifkan.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria, sekaligus memperbaiki akurasi data penerima secara nasional.**
Editor : Asep Suhendar