RADAR BOGOR - Pemerintah terus mencari cara agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Salah satu langkah strategis kini mulai disiapkan oleh Kementerian Sosial dengan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bersama PT Pos Indonesia.
Tak lagi sekadar menjadi penyalur bansos, PT Pos Indonesia didorong untuk ikut terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat penerima manfaat.
Baca Juga: Ingat! WFH Tiap Jumat, ASN Bogor Tetap Dipantau Lewat Tiga Kali Absensi
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, yang melihat potensi besar dari jaringan luas PT Pos hingga ke pelosok daerah.
Dalam keterangannya, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa dengan dukungan puluhan ribu titik layanan, termasuk agen dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kolaborasi ini dinilai dapat memberikan dampak signifikan jika diarahkan pada pemberdayaan masyarakat.
"Apabila ke depannya kita bisa bersinergi dalam pemberdayaan, pasti sangat baik, dengan kekuatan 25.000 titik pos bersama pendamping PKH," tutur Mensos melalui keterangan tertulisnya, Senin 6 April 2026.
Ia menilai sinergi tersebut berpotensi memperkuat program sosial pemerintah secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Kemensos juga tengah mendorong agar skema kerja sama ini segera diformulasikan secara konkret.
Tujuannya tidak hanya memperluas peran PT Pos Indonesia, tetapi juga menekan biaya distribusi bansos agar lebih efisien.
Selama ini, penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia dipastikan tanpa potongan biaya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seluruh ongkos distribusi ditanggung oleh negara, sehingga bantuan diterima secara utuh oleh masyarakat.
Selain aspek pemberdayaan, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam penyaluran bansos.
Hal ini menjadi krusial karena data penerima terus diperbarui setiap tiga bulan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Go-Luge Puncak Bogor, Wisata Adrenalin dengan Gocart dan Luge Pertama di Indonesia
Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa bagi penerima baru yang belum memiliki rekening bank, proses pembukaan rekening di bank Himbara kerap memakan waktu lebih dari tiga bulan.
Dalam kondisi tersebut, PT Pos menjadi solusi tercepat untuk memastikan bantuan tetap bisa segera disalurkan.
Setelah rekening penerima aktif, penyaluran selanjutnya baru dialihkan melalui perbankan Himbara.
Baca Juga: Gelombang PHK Diprediksi KSPI Terjadi 3 Bulan Lagi, Ini Pemicunya
Dengan skema ini, pemerintah berupaya menjaga kesinambungan distribusi bantuan tanpa menghambat penerima baru.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyambut baik rencana penguatan kolaborasi tersebut.
Ia menilai kerja sama ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Daud juga menegaskan bahwa pihaknya membawa arahan langsung dari Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
Fokus utama meliputi pembaruan data, memastikan tidak ada keterlambatan distribusi, serta mencegah potensi kebocoran atau praktik pungutan liar dalam penyaluran bantuan.
Selain itu, PT Pos secara aktif melakukan pemantauan operasional di lapangan, termasuk melalui pemberitaan media.
Baca Juga: Berlantai Baja, Jembatan Leuwiranji Penghubung Rumpin - Gunungsindur Bogor Rawan Kecelakaan
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti.
Dengan kolaborasi yang semakin diperkuat, pemerintah berharap penyaluran Bansos tidak hanya lebih efektif dan efisien, tetapi juga mampu mendorong kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim