RADAR BOGOR - Permasalahan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) masih terjadi akibat perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketidaksinkronan ini membuat proses penyaluran bansos belum sepenuhnya tepat sasaran, karena data penerima yang digunakan tidak seragam antarinstansi.
Dampaknya, ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, sementara yang tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima.
Mengutip dari kanal Youtube TVR Parlemen, bahwa selain perbedaan data, tumpang tindih pendataan juga menjadi kendala utama. Pengelolaan data bansos saat ini melibatkan banyak lembaga tanpa sistem terpadu, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penentuan tanggung jawab.
Ketika terjadi kesalahan dalam penyaluran, sering muncul kondisi di mana instansi terkait saling mengandalkan data dari pihak lain tanpa mekanisme koordinasi yang jelas.
Dalam pembahasan ini, Lisda Hendrajoni menegaskan bahwa persoalan data bansos tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan menjadi masalah yang tersebar di berbagai daerah.
Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan data yang akurat.
“Kalau menurut saya kalau sudah ke Mensos, ya ke Mensos saja gitu, jadi jelas kan siapa mendata, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberi, jelas gitu loh satu pintu,” ujar Lisda Hendra Joni, anggota Komisi VIII DPR RI melalui kanal Youtube TVR Parlemen.
Beberapa poin yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini antara lain penguatan peran Kementerian Sosial sebagai pusat pengelolaan data bansos, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, penerapan sistem satu pintu dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran berada dalam satu kendali yang jelas.
Dengan sistem tersebut, alur tanggung jawab menjadi lebih terstruktur dan tidak lagi tersebar di berbagai lembaga.
Di sisi lain, penggunaan data dari Badan Pusat Statistik masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi lintas instansi.
Perbedaan struktur kelembagaan membuat sinkronisasi data tidak selalu berjalan lancar, sehingga diperlukan mekanisme integrasi yang lebih kuat agar data yang digunakan benar-benar konsisten.***
Editor : Asep Suhendar