RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua untuk periode April hingga Juni 2026 menjadi perhatian banyak masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menantikan kepastian status mereka.
Mengutip dari kanal Youtube Cek Bansos pada Rabu, 8 April 2026, dalam prosesnya, terdapat sejumlah kriteria utama yang menjadi dasar kelayakan penerima bantuan agar penyaluran dapat berjalan tepat sasaran sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah.
Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah keterdaftaran dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Basis data ini menjadi acuan utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.
Baca Juga: Ini 3 Syarat Utama Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair April 2026, Pemilik Desil 3 dan 4 Wajib Simak
Nama penerima wajib tercatat di dalam sistem tersebut agar dapat diproses dalam penyaluran bansos.
Bagi masyarakat yang belum terdaftar, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi resmi maupun melalui perangkat desa atau kelurahan setempat. Keberadaan data yang valid menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan tidak salah sasaran.
Selain itu, kategori tingkat kesejahteraan juga menjadi penentu utama, yang dibagi dalam sistem desil. Penerima bansos tahap kedua diprioritaskan bagi mereka yang berada dalam Desil 1 hingga Desil 4, yang mencerminkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Apabila terdapat KPM yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan klasifikasi desil yang tercatat, tersedia mekanisme pengajuan penyesuaian secara mandiri. Proses ini tidak dikenakan biaya dan menjadi bagian dari upaya pembaruan data agar lebih akurat.
Kriteria berikutnya adalah status transaksi bantuan yang harus aktif. KPM yang masih tercatat sebagai penerima aktif dalam sistem memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan pada tahap kedua.
“KPM yang terdaftar masih aktif berpeluang mendapat bantuan sosialnya yang kedua,” ulas narator melalu kanal Youtube Cek Bansos.
Sebaliknya, jika status kepesertaan sudah dinonaktifkan atau dikeluarkan dari sistem, maka bantuan tidak dapat disalurkan. Oleh karena itu, penting bagi penerima untuk memastikan status mereka tetap aktif dan tidak mengalami kendala administratif.
Terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat, dilansir dari kanal Youtube Anamovie, terdapat klarifikasi mengenai status penerima dari Desil 3 dan Desil 4. Isu yang menyebutkan bahwa kelompok ini tidak lagi menerima bantuan pada tahap kedua tidak didukung oleh kebijakan resmi.
Penyaluran BPNT tetap mencakup penerima dari Desil 1 hingga Desil 4 tanpa pengecualian. Sementara itu, untuk program PKH, prioritas awal memang difokuskan pada Desil 1 dan Desil 2, namun penyaluran kepada Desil 3 dan Desil 4 tetap dilakukan setelah kuota nasional terpenuhi.
Di sisi lain, terdapat pula kondisi bagi masyarakat yang baru saja terdaftar dalam DTKS. Proses verifikasi dan penyaluran membutuhkan waktu, sehingga kemungkinan bantuan belum dapat diterima pada tahap kedua.
Dalam situasi tersebut, penyaluran biasanya akan dilakukan pada periode berikutnya setelah data dinyatakan valid dan masuk dalam daftar penerima aktif.
Adapun untuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi, yaitu Desil 5, tidak lagi termasuk dalam kategori penerima bansos reguler karena dianggap telah memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil.
Baca Juga: Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Memasuki Tahap 2, Ternyata Ini Jadwal Lengkap Pencairan 2026
Sementara itu, Desil 6 hingga Desil 10 diklasifikasikan sebagai kelompok mampu sehingga tidak masuk dalam cakupan program bansos.***
Editor : Asep Suhendar