RADAR BOGOR - Desil 1 dan 2 tetap menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena kelompok ini berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah dan dinilai paling membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
Dilansir dari YouTube Cek Bansos, kebijakan tersebut didasarkan pada sistem pengelompokan kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan istilah desil, yakni pembagian penduduk ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat ekonomi.
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen termiskin, disusul desil 2 sebagai kelompok rentan yang masih berada dalam kondisi keterbatasan serius.
Baca Juga: Opsih HUT ke-27 Kota Depok, 100 Ton Sampah Liar Diangkut, Warga Ingin Digelar Rutin
Pemerintah menilai bahwa kelompok desil 1 dan 2 menghadapi risiko paling tinggi dalam hal ketahanan pangan, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Oleh karena itu, bantuan sosial difokuskan terlebih dahulu kepada kelompok ini agar dampaknya lebih signifikan dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka.
Selain itu, tujuan utama dari program PKH dan BPNT bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan sebagai upaya perlindungan sosial.
Bantuan ini dirancang untuk memastikan masyarakat miskin tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pendidikan anak, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin.
Faktor keterbatasan anggaran juga menjadi alasan kuat mengapa pemerintah harus menetapkan skala prioritas.
Dengan jumlah penerima yang sangat besar di seluruh Indonesia, penyaluran bansos harus dilakukan secara selektif agar bantuan tidak menyebar terlalu luas namun kurang efektif.
Melalui pendekatan desil, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kelompok yang paling membutuhkan.
Hal ini juga menjadi bagian dari strategi agar program bansos lebih tepat sasaran dibandingkan periode sebelumnya.
Penentuan status desil sendiri dilakukan berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sistem data terbaru pemerintah.
Penilaian ini tidak hanya melihat penghasilan, tetapi juga kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, serta jumlah tanggungan keluarga.
Dengan sistem tersebut, masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan 2 umumnya adalah mereka yang mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan.
Kondisi ini membuat mereka sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk menjaga stabilitas hidup sehari-hari.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan pembaruan data untuk meminimalisir kesalahan sasaran.
Evaluasi berkala dilakukan agar masyarakat yang sudah mengalami peningkatan ekonomi dapat digeser, sementara yang lebih membutuhkan bisa masuk dalam daftar penerima bantuan.
Ke depan, fokus pada desil 1 dan 2 diperkirakan akan tetap menjadi prioritas utama dalam penyaluran bansos.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan sosial sekaligus mengurangi angka kemiskinan secara bertahap di berbagai daerah, termasuk di wilayah Bogor dan sekitarnya.***
Editor : Eli Kustiyawati