RADAR BOGOR - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kian menguat mendorong pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kementerian Sosial rupanya menyiapkan kebijakan penebalan bantuan sosial (bansos) bagi kelompok miskin dan rentan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah tengah merancang skema khusus, mulai dari penambahan nilai bansos hingga kemungkinan perluasan jumlah penerima.
Baca Juga: Jonggol Kabupaten Bogor Canangkan Gerakan Bersih Narkoba, Seluruh Elemen Masyarakat Turun Tangan
Saat ini, jumlah penerima bansos tercatat sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun, dalam skenario yang sedang disiapkan, jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga 35 juta KPM.
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi yang dipicu oleh isu kenaikan BBM.
Baca Juga: Perakitan Motor Listrik Operasional MBG Diduga di Citeureup Bogor, Begini Penjelasan Pihak Desa
Pemerintah menilai intervensi melalui bansos diperlukan untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat secara signifikan.
“Penyesuaian akan mengikuti kebijakan Presiden, dengan fokus utama menjaga daya beli masyarakat,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pada Sabtu, 11 April 2026.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang adanya bansos tambahan di luar program reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).***
Editor : MaulidiaSumber : Youtube Info Bansos