RADAR BOGOR - Program bantuan sosial pemerintah kembali mendapat sorotan positif karena dinilai mampu menjaga denyut ekonomi masyarakat bawah sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.
Di tengah tekanan ekonomi global dan kenaikan harga pangan, kehadiran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disebut menjadi bantalan penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
Melansir YouTube Cek Bansos, penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbukti memberikan dampak cepat terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Dana yang diterima tidak disimpan, melainkan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Pola ini menciptakan perputaran uang yang aktif di tingkat lokal.
Perputaran uang tersebut kemudian berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil seperti warung, pedagang pasar, hingga agen e-warong. Aktivitas transaksi yang meningkat membuat sektor informal tetap hidup, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Inilah yang menjadi salah satu indikator bahwa bansos tidak hanya bersifat konsumtif.
Selain itu, konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga ikut terjaga. Dengan adanya bantuan sosial, masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar meskipun terjadi tekanan inflasi, khususnya pada komoditas pangan.
Program BPNT dan bantuan beras juga dinilai membantu meredam lonjakan harga di pasar. Dengan tersedianya bantuan pangan, tekanan permintaan dapat dikendalikan sehingga tidak memicu kenaikan harga yang terlalu tinggi. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh penerima manfaat, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.
Baca Juga: Kemensos Siapkan Penebalan Bansos 2026, Cek Bukti Pencairan PKH dan BPNT Hari Ini di Berbagai Daerah
Secara makro, berbagai studi menunjukkan bahwa program PKH dan BPNT memiliki kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Bantuan ini mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin serta mencegah mereka jatuh ke kondisi yang lebih rentan.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya meningkatkan akurasi penyaluran bansos melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem berbasis desil, bantuan diharapkan lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat paling miskin.
Langkah pembaruan data ini menjadi krusial mengingat masih adanya tantangan terkait ketidaktepatan penerima. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah menargetkan distribusi bantuan bisa lebih adil dan efisien.
Jika dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, keberadaan bansos menjadi salah satu instrumen penopang. Daya beli yang terjaga akan mendorong konsumsi, yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi daerah dan berkontribusi pada pertumbuhan nasional.
Meski demikian, efektivitas bansos tetap perlu diimbangi dengan kebijakan jangka panjang. Bantuan sosial dinilai belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara signifikan, namun berperan penting sebagai penyangga agar masyarakat tidak semakin terpuruk di tengah tekanan ekonomi.***
Editor : Asep Suhendar