Dilansir dari YouTube Pendamping Sosial, Meskipun anggaran khusus BLTS Kesra tidak dilanjutkan di tahun anggaran 2026, pemerintah memberikan kesempatan bagi para mantan penerimanya untuk masuk ke dalam skema bansos reguler nasional.
Penting untuk dipahami tidak seluruh 35 juta penerima BLT Skesra tahun lalu akan otomatis menerima bantuan kembali.
Hanya individu yang memenuhi kriteria kelayakan ketat berdasarkan pemutakhiran data terbaru yang akan terakomodasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau BPNT (Program Sembako).
1. Prioritas Desil 1-4 pada Data DTSEN
Kriteria pertama dan utama adalah posisi ekonomi keluarga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
KPM harus berada pada Desil 1 hingga Desil 4, yang mencakup 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.
Karena DTSEN diperbarui secara berkala, status kelayakan akan dinilai berdasarkan kondisi ekonomi terkini yang terdeteksi oleh sistem pusat.
2. Memiliki Komponen Keluarga Prioritas
Pemerintah mengutamakan keluarga yang memiliki beban tanggungan khusus untuk menjaga kualitas hidup dasar, terutama pada fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Komponen prioritas tersebut meliputi:
• Kesehatan: Ibu hamil dan anak balita (hingga usia 5 tahun).
• Kesejahteraan Sosial: Penyandang disabilitas berat dan lanjut usia (lansia).
• Pendidikan: Memiliki anak sekolah di jenjang SD, SMP, hingga SMA/sederajat.
• Komponen Baru: Keluarga korban pelanggaran HAM berat kini juga masuk dalam radar prioritas PKH.
"Masyarakat perlu memahami BLTS Kesra adalah bantuan yang bersifat sementara, tapi bagi keluarga yang setelah diverifikasi ulang masih berada di kelompok ekonomi terendah (Desil satu hingga empat), pemerintah memberikan peluang untuk dialihkan menjadi penerima bantuan reguler seperti PKH dan BPNT. Proses ini berjalan secara otomatis melalui sistem yang kami sebut sebagai 'validasi by system'," jelas narator dalam YouTube Pendamping Sosial.
Baca Juga: Laga Real Madrid vs Barca Legends di Jakarta Batal Digelar, Penyelenggara Beberkan Alasannya
3. Ketersediaan Kuota Wilayah
Faktor penentu terakhir adalah kuota distribusi. Terdapat perbedaan signifikan antara kuota bantuan sementara tahun lalu dengan bantuan reguler tahun ini:
• Perbandingan Kuota: Jika BLTS Kesra menjangkau 35 juta jiwa, kuota PKH dibatasi hanya untuk 10 juta KPM dan BPNT untuk 18,2 juta KPM secara nasional.
• Daftar Tunggu: Jika seseorang memenuhi kriteria tapi kuota di wilayahnya sudah penuh, maka data tersebut akan masuk ke dalam daftar tunggu (waiting list) dan baru akan aktif jika terdapat penerima lama yang tergraduasi (keluar karena sudah mampu atau meninggal dunia).
Transisi dari bantuan sementara ke bantuan reguler merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.
Bagi Anda mantan penerima BLTS Kesra, sangat disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala kepada pendamping sosial desa atau melalui aplikasi resmi terkait proses pendistribusian kartu KKS baru atau undangan pencairan via PT Pos Indonesia.
Pastikan data kependudukan Anda sinkron dengan data di bank penyalur bansos agar proses transisi berjalan lancar.***
Editor : Asep Suhendar