RADAR BOGOR - Sejumlah langkah strategis mulai disiapkan, tidak hanya dalam bentuk penyaluran bansos PKH BPNT yang sedang berjalan.
Tetapi juga skenario tambahan yang berpotensi memperluas jangkauan maupun meningkatkan nilai bansos PKH, BPNT dan lainnya, bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
Mengutip dari kanal Youtube Info Bansos pada Sabtu, 11 April 2026, Kementerian Sosial menyiapkan skema penebalan bansos PKH BPNT dan lainnya sebagai respons terhadap potensi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Terdapat dua pendekatan utama yang dirancang.
Pertama, peningkatan nominal bantuan bagi penerima yang sudah terdaftar agar mampu menjaga daya beli dalam kondisi harga kebutuhan pokok yang berpotensi meningkat.
Kedua, perluasan jumlah penerima manfaat dengan target yang lebih besar, dari sebelumnya sekitar 18 juta KPM menjadi hingga 35 juta KPM.
Kedua skema ini disiapkan sebagai opsi kebijakan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
1. Perkembangan Pencairan PKH dan BPNT Tahap 1
Baca Juga: Berkunjung ke Rumah Baca Anjangsana, Oase Membaca Tersembunyi di Sudut Bogor Timur Kota Bogor
Penyaluran bantuan sosial tahap 1 masih menjadi fokus utama meskipun periode tahap 2 sudah mulai berjalan. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa pencairan masih berlangsung secara bertahap di berbagai wilayah melalui bank penyalur.
Pada Bank BRI, terdapat penerima yang telah mencairkan bantuan hingga Rp1.200.000, sementara di Bank Mandiri terpantau pencairan sebesar Rp600.000. Aktivitas penyaluran juga terlihat di Bank BNI dan BSI yang melayani pencairan pada hari yang sama.
Proses ini masih terus dikejar untuk menyelesaikan penyaluran kepada sekitar 1 juta KPM tambahan BPNT serta sekitar 2 juta KPM program sembako yang belum menerima bantuan tahap 1.
2. Penyaluran Bantuan Pangan Berupa Barang
Selain bantuan tunai, penyaluran bantuan dalam bentuk pangan juga berlangsung di beberapa daerah.
Baca Juga: Berkunjung ke Rumah Baca Anjangsana, Oase Membaca Tersembunyi di Sudut Bogor Timur Kota Bogor
Salah satu contoh terjadi di Kelurahan Jati, Kota Probolinggo, Jawa Timur, di mana penerima mendapatkan paket bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Penyaluran dilakukan dengan mekanisme yang mengharuskan penerima membawa dokumen resmi seperti undangan, KTP, atau Kartu Keluarga apabila diwakilkan.
Skema bantuan pangan ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan kebutuhan pokok di tingkat rumah tangga.
3. Skema Baru Penyaluran melalui PT Pos Indonesia
Baca Juga: IMM Bogor Turun ke Jalan, Soroti Kekerasan dan Desak Transparansi Hukum
Kementerian Sosial juga memperkuat skema distribusi dengan menggandeng PT Pos Indonesia. Kerja sama ini tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi penerima manfaat.
Melalui jaringan yang luas, PT Pos dinilai mampu menjangkau wilayah terpencil dan daerah dengan akses terbatas.
“Tidak hanya berfokus pada distribusi bansos, ke depan PT Pos juga akan dilibatkan secara aktif dalam program pemberdayaan para penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar narator dalam kanal Youtube Info Bansos.
Selain itu, skema ini menjadi alternatif bagi penerima baru yang belum memiliki rekening bank, sehingga proses penyaluran dapat tetap berjalan tanpa hambatan administratif. Distribusi melalui jalur ini juga dirancang agar bantuan diterima secara utuh tanpa potongan.
5. Persiapan Penyaluran Bansos Tahap 2
Sebagai bagian dari tahapan berikutnya, pemerintah menunggu pembaruan data dari Badan Pusat Statistik yang dijadwalkan diterima pada 10 April 2026. Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan daftar penerima bantuan tahap 2.
Dengan kondisi penyaluran tahap 1 yang masih berlangsung, terdapat kemungkinan bahwa pencairan susulan tahap 1 akan berjalan bersamaan dengan distribusi tahap 2 dalam waktu yang berdekatan.
Hal ini menunjukkan adanya proses penyesuaian yang terus berlangsung agar penyaluran bantuan dapat menjangkau seluruh penerima sesuai data terbaru.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga