RADAR BOGOR - Ketika kebutuhan hidup terus meningkat dan tekanan ekonomi dirasakan banyak keluarga, kepastian bantuan sosial atau bansos menjadi hal yang paling ditunggu.
Memasuki April 2026, perhatian masyarakat kini tertuju pada kelanjutan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua yang mulai berjalan di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor.
Melansir YouTube Arfan Saputra Channel, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan bahwa penyaluran bansos PKH dan BPNT tahun 2026 tetap dilakukan secara bertahap dalam empat periode.
Tahap kedua sendiri berlangsung pada April hingga Juni 2026. Namun, pencairan bantuan tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah, melainkan disesuaikan dengan kesiapan data dan mekanisme distribusi di masing-masing daerah.
Baca Juga: Bansos PKH Sebagian Sudah Diterima KPM, Ini Golongan yang Diminta Cek KKS Secara Berkala
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diimbau untuk tidak hanya menunggu informasi dari lingkungan sekitar, tetapi secara aktif melakukan pengecekan status penerimaan bantuan.
Hal ini penting mengingat sistem pendataan bansos saat ini bersifat dinamis dan terus diperbarui berdasarkan kondisi sosial ekonomi terbaru masyarakat.
Untuk mempermudah akses, pemerintah menyediakan layanan pengecekan secara online yang dapat diakses melalui ponsel.
Masyarakat dapat membuka situs resmi cek bansos milik Kementerian Sosial, kemudian mengisi data wilayah dan nama lengkap sesuai KTP.
Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT.
Selain melalui website, pengecekan juga dapat dilakukan lewat aplikasi resmi “Cek Bansos” yang tersedia di perangkat Android.
Aplikasi ini memberikan kemudahan lebih karena tidak hanya menampilkan status penerimaan, tetapi juga menyediakan fitur usulan dan sanggahan bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum terdaftar.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.
Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal pemerintah, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada pesan berantai atau tautan tidak jelas yang berpotensi merugikan.
Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar.
Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti pembaruan data, perubahan kondisi ekonomi, hingga hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa penerima sudah tidak memenuhi kriteria sebagai KPM.
Baca Juga: Bansos Tahap II Mulai Disalurkan, Kemensos Gelontorkan Dana Rp76,6 Miliar untuk Korban Bencana Alam
Sebaliknya, masyarakat yang merasa layak namun belum mendapatkan bantuan masih memiliki kesempatan untuk mengajukan diri melalui fitur usulan dalam aplikasi resmi.
Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan adil.
Di wilayah Bogor sendiri, pemerintah daerah turut mengingatkan warganya agar rutin melakukan pengecekan status bansos.
Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman serta memastikan bahwa setiap perubahan data dapat segera diketahui oleh masyarakat yang bersangkutan.
Baca Juga: Bansos Tahap II Mulai Disalurkan, Kemensos Gelontorkan Dana Rp76,6 Miliar untuk Korban Bencana Alam
Dengan penyaluran tahap kedua yang masih berlangsung hingga Juni 2026, masyarakat diharapkan tetap proaktif dan bijak dalam menyikapi informasi terkait bansos.
Transparansi data dan partisipasi aktif warga menjadi kunci agar program PKH dan BPNT benar-benar dapat membantu mereka yang membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati