RADAR BOGOR - Kabar pencairan bantuan sosial atau bansos kembali menjadi perhatian publik, terutama bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengandalkan bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Di tengah berbagai informasi yang beredar, pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak hanya menunggu, tetapi juga aktif memastikan status bantuan melalui pengecekan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih secara mandiri dan berkala.
Dilansir dari YouTube Diary Bansos, langkah pengecekan saldo KKS menjadi hal penting untuk mengetahui apakah dana bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah masuk ke rekening masing-masing penerima.
Pemerintah menekankan bahwa proses penyaluran dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua KPM menerima bantuan pada waktu yang sama.
Untuk melakukan pengecekan, KPM dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan secara resmi.
Di antaranya melalui mesin ATM bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui layanan mobile banking maupun situs resmi pemerintah yang terintegrasi dengan data bantuan sosial.
Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak panik apabila saldo yang dicek masih kosong.
Hal ini disebabkan oleh sistem penyaluran yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan wilayah dan kesiapan data.
Oleh karena itu, kesabaran menjadi kunci utama dalam menunggu proses pencairan bantuan tersebut.
Selain rutin mengecek saldo, KPM juga diimbau memastikan bahwa status mereka masih aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Jika terdapat ketidaksesuaian data atau nama tidak terdaftar, masyarakat disarankan segera berkoordinasi dengan pendamping sosial atau dinas sosial setempat.
Baca Juga: Bansos PKH Sebagian Sudah Diterima KPM, Ini Golongan yang Diminta Cek KKS Secara Berkala
Keaktifan KKS juga menjadi perhatian penting. Kartu yang mengalami kendala seperti terblokir atau tidak dapat digunakan harus segera ditangani dengan mendatangi bank penyalur.
KPM diwajibkan membawa dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga untuk proses verifikasi ulang.
Di sisi lain, pemerintah kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap oknum yang meminta sejumlah biaya dengan dalih membantu pencairan bansos.
Seluruh proses penyaluran bantuan dipastikan tidak dipungut biaya apapun, sehingga masyarakat perlu waspada terhadap potensi penipuan.
Pemanfaatan dana bantuan juga menjadi sorotan. Untuk program PKH, dana diharapkan digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga.
Sementara itu, bantuan BPNT diperuntukkan khusus untuk pembelian bahan pangan guna menjaga ketahanan kebutuhan pokok rumah tangga.
KPM juga diingatkan untuk tidak terlalu sering melakukan pengecekan saldo, terutama setiap hari, karena hal tersebut dinilai tidak efektif.
Sebaiknya, pengecekan dilakukan secara berkala sambil menunggu informasi resmi dari pemerintah daerah atau pendamping sosial.
Sebagai penutup, pemerintah menegaskan bahwa apabila terdapat kendala seperti saldo tidak masuk, kartu rusak, atau data bermasalah, masyarakat harus segera melapor kepada pihak terkait.
Dengan mengikuti prosedur yang benar, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lancar dan tepat sasaran bagi seluruh penerima.***
Editor : Eli Kustiyawati