RADAR BOGOR - Informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT Sembako pada April 2026 menunjukkan bahwa masih banyak kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama terkait jadwal pencairan dan kondisi saldo bantuan.
Sejumlah penjelasan penting perlu dipahami agar tidak terjadi kebingungan saat melakukan pengecekan bansos, yaitu sebagai berikut:
1. Klarifikasi Isu Pencairan 10 April 2026
Melansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial pada Senin, 13 April 2026, kabar yang menyebutkan bahwa bantuan sosial cair pada tanggal 10 April 2026 dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapati saldo pada kartu KKS masih kosong saat dilakukan pengecekan.
Tanggal tersebut bukan merupakan jadwal pencairan, melainkan batas waktu percepatan penyerahan data terbaru dari Badan Pusat Statistik kepada Kementerian Sosial.
Data yang dimaksud merupakan hasil pemutakhiran DTKS yang menjadi dasar penyaluran bantuan selanjutnya.
2. Status Penyaluran Tahap 2 (April-Juni 2026)
Hingga pertengahan April 2026, penyaluran bantuan sosial untuk tahap kedua belum menunjukkan perubahan pada sistem. Pada aplikasi SIKS-NG, periode penyaluran masih tercatat untuk Januari hingga Maret 2026.
Status tersebut menandakan bahwa proses tahap kedua belum memasuki fase penyaluran. Selain itu, belum adanya perubahan ke periode April-Juni atau Tahap 2 menjelaskan mengapa saldo bantuan belum tersedia di rekening atau kartu KKS penerima.
“status di aplikasi SIKS-NG milik pendamping sosial masih menunjukkan periode Januari-Maret 2026. Belum ada perubahan status ke periode April-Juni (Tahap 2), sehingga kartu KKS masih kosong,” ungkap narator melalui kanal Youtube Pendamping Sosial.
3. Penjelasan Saldo yang Masuk Saat Ini
Beberapa KPM yang menerima saldo bantuan dalam waktu dekat ini perlu memahami bahwa dana tersebut bukan berasal dari tahap kedua. Saldo yang masuk umumnya merupakan bagian dari pencairan susulan.
Hal ini mencakup bantuan BPNT tahap pertama bagi penerima yang belum sempat melakukan penarikan, pencairan lanjutan PKH tahap pertama tahun 2026, serta kemungkinan tunggakan dari bantuan tahun 2025 yang baru disalurkan pada periode sekarang.
4. Kebijakan Graduasi (Pencabutan Kepesertaan)
Terdapat ketentuan mengenai batas waktu kepesertaan dalam program bantuan sosial. KPM yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun berpotensi mengalami penghentian kepesertaan atau graduasi.
Kebijakan ini berkaitan dengan evaluasi kondisi sosial ekonomi penerima. Jika dinilai telah mengalami peningkatan kesejahteraan, maka status penerima dapat dialihkan guna memberi kesempatan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan dan masih berada dalam kategori desil rendah.
5. Masalah Aplikasi dan Survei Lapangan
Munculnya notifikasi “tidak terdaftar” pada aplikasi Cek Bansos tidak selalu menunjukkan bahwa bantuan telah dihentikan. Kondisi ini dapat terjadi akibat proses pembaruan dan peralihan data dari tahap pertama ke tahap kedua.
Pengecekan ulang disarankan dilakukan setelah beberapa waktu. Apabila bantuan tidak kunjung diterima, pelaporan dapat dilakukan melalui perangkat desa atau Dinas Sosial setempat.
Di sisi lain, kehadiran pendamping sosial untuk melakukan survei lapangan merupakan bagian dari proses verifikasi data.
Baca Juga: Persiapan Jadi ASN 2026, Cek Daftar Tes Tambahan SKB CPNS, dari Psikotes hingga Uji Ideologi
Kegiatan ini tidak menjadi penentu langsung penerimaan bantuan, karena keputusan akhir tetap ditentukan melalui pengolahan data di tingkat pusat.***
Editor : Asep Suhendar