Pertemuan ini membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 Tahun 2026 yang menjadi syarat mutlak pencairan PKH dan BPNT Triwulan II.
Langkah ini dipastikan akan berdampak langsung pada ketepatan sasaran penerima manfaat, termasuk penemuan ribuan data yang dianggap tidak layak lagi menerima bansos periode ini.
DTSEN 2026: Data Keluarga Meningkat, Akurasi Diperketat
Pemutakhiran data terbaru ini menunjukkan hasil yang signifikan setelah dipadankan dengan data Dukcapil. Jumlah keluarga dalam basis data meningkat dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta keluarga, sementara jumlah individu kini mencapai 289,3 juta jiwa, melansir dari akun instagram @kemensosri.
Penambahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menangkap kondisi rill masyarakat di lapangan agar tidak ada warga miskin yang terlewat.
Namun, dalam proses verifikasi ini, pemerintah menemukan adanya inclusion error atau ketidaktepatan sasaran sebanyak 11.014 KPM (0,06 persen).
Baca Juga: Truk Pengangkut Oli Terguling di Jalan Kemang-Parung Bogor, Tumpahan Minyak Picu Macet Panjang
Mereka adalah penerima bansos sebelumnya yang setelah dicek ulang ternyata sudah tidak memenuhi kriteria. Hal ini dilakukan agar anggaran negara benar-benar mengalir kepada mereka yang berada di desil terbawah.
Peluang Penerima Baru di Desil 1-4
Bagi masyarakat yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan, data DTSEN Volume 2 membawa angin segar. Tercatat dari 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki peringkat kesejahteraan (desil), sebanyak 25.665 keluarga kini masuk dalam kategori Desil 1-4.
Masuknya puluhan ribu keluarga ke dalam Desil 1-4 ini membuat mereka berpotensi besar menjadi penerima manfaat bansos PKH maupun BPNT untuk periode mendatang.
Sebaliknya, sekitar 1.511 keluarga lainnya langsung terdeteksi sebagai inclusion error dan dipastikan tidak akan masuk dalam daftar penerima.
Bansos Terintegrasi dengan Sekolah Rakyat
Selain untuk urusan perut melalui PKH dan BPNT, data DTSEN 2026 juga menjadi basis utama rekrutmen siswa Sekolah Rakyat. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, rekrutmen ini dilakukan tanpa pendaftaran umum untuk menghindari praktik titipan atau KKN.
Petugas akan melakukan penjangkauan langsung kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan data DTSEN. Proses ini melibatkan kolaborasi antara pendamping Kemensos, Dinas Sosial, dan BPS guna memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan mendapatkan akses pendidikan gratis yang berkualitas.
Transparansi Lewat Kanal Sanggahan
Guna menjaga prinsip keadilan, Kemensos tetap menyediakan kanal sanggahan. Fasilitas ini diberikan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif jika merasa ada tetangga yang mampu namun menerima bantuan, atau sebaliknya, ada warga sangat miskin yang justru belum terdata.
Langkah verifikasi lapangan akan terus diperkuat untuk meminimalkan kekeliruan data sebelum saldo bantuan benar-benar ditransfer ke kartu KKS masing-masing penerima manfaat.
Bagi seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diharapkan untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi terkait tanggal pencairan PKH dan BPNT Triwulan II. Pastikan data kependudukan Anda di Dukcapil sudah sinkron agar proses pemadanan data DTSEN berjalan lancar.
Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dan selalu memantau informasi resmi melalui kanal komunikasi Kementerian Sosial Republik Indonesia atau pendamping sosial di wilayah masing-masing.***
Editor : Asep Suhendar