RADAR BOGOR - Pemerintah juga menegaskan, data penerima bantuan sosial bersifat dinamis dan terus diperbarui.
Pada penyaluran tahap kedua tahun 2026, tercatat sekitar 11 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan.
Pengurangan ini terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi penerima, jadi mereka tidak lagi masuk dalam kategori layak berdasarkan pemutakhiran data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Menaker Yassierli Tekankan Peran Balai K3, Dorong Pencegahan untuk Tekan Kecelakaan Kerja
Umumnya, penerima yang dicoret berada pada kelompok desil 6 hingga desil 10.
Namun di sisi lain, masyarakat yang sebelumnya belum menerima bantuan kini berpeluang masuk sebagai penerima baru, khususnya mereka yang berada di desil 1 hingga desil 4.
Kementerian Sosial juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan atau komplain terkait status bantuan sosial.
Baca Juga: Bank Indonesia Jaga Stabilitas di Tengah Gejolak Global, Destry: Masa Depan Kuat Dibangun Bersama
Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, seperti RT/RW, Dinas Sosial setempat, serta layanan resmi seperti call center 121 dan WhatsApp pengaduan Kemensos.
Di samping itu, pemerintah juga terus menyalurkan bantuan lain seperti beras dan minyak goreng secara bertahap di berbagai daerah.
Namun, distribusi ini tidak merata dan bergantung pada jadwal penyaluran di masing-masing wilayah.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera mencairkan bansos tahap pertama yang masih tersisa karena saat ini sedang dilakukan proses evaluasi dan penelitian lapangan oleh pendamping sosial yang dapat memengaruhi pencairan bansos tahap berikutnya.***
Editor : Maulidia