RADAR BOGOR - Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2026 untuk periode April hingga Juni masih dalam proses penyesuaian data.
Hingga pertengahan April 2026, pembaruan sistem dan pemutakhiran data menjadi faktor utama yang memengaruhi belum munculnya status pencairan pada sejumlah penerima manfaat.
1. Update Status di SIKS-NG
Melansir dari kanal Youtube Cek Bansos pada Kamis, 16 April 2026, berdasarkan hasil pengecekan pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) per 15 April 2026, status penyaluran bansos tahap kedua belum mengalami pembaruan.
Baca Juga: DJP Jabar III Serahkan Tersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari Bogor
Periode April hingga Juni 2026 belum tercantum dalam menu monitoring data salur. Sistem masih menampilkan data periode sebelumnya, yaitu Januari hingga Maret 2026.
Selain itu, data final closing untuk daftar penerima PKH tahap kedua masih menunjukkan angka nol. Kondisi ini menandakan bahwa sistem sedang dalam proses penyegaran data dan menunggu hasil pemutakhiran terbaru sebelum ditampilkan secara penuh.
“ SIKS-NG per hari ini, di menu monitoring data salur untuk akun SIKS-NG pendamping sosial di seluruh Indonesia di hari ini di tanggal 15 April 2026, untuk periode tahap kedua April, Mei, Juni ini belum, belum terupdate baik itu PKH maupun untuk BPNT ya,” ucap narator melalui kanal Youtube Cek Bansos.
2. Pemutakhiran Data Ekonomi Nasional
Pemutakhiran data dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Hasil dari proses ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam daftar penerima manfaat.
Sebanyak 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dikeluarkan dari daftar penerima bansos tahap kedua.
Di sisi lain, terdapat penambahan sebanyak 25.665 KPM baru yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4, yang merupakan kelompok prioritas dalam penerimaan bantuan sosial.
Baca Juga: Kabar Gembira, 1,4 Juta Penerima Bansos PKH Diproyeksikan Jadi Pengelola Koperasi Desa Merah Putih
3. Kriteria KPM yang Dicoret dari Daftar
Penghapusan sejumlah KPM dari daftar penerima didasarkan pada beberapa indikator yang digunakan dalam pemeringkatan terbaru. KPM yang memiliki penghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR) tidak lagi masuk dalam kategori prioritas.
Selain itu, keluarga dengan anggota yang telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga tidak termasuk dalam daftar penerima. Kepemilikan aset yang dinilai cukup tinggi turut menjadi pertimbangan dalam pencoretan.
Faktor lain yang memengaruhi adalah perubahan status ekonomi berdasarkan desil terbaru, serta kondisi penerima yang telah meninggal dunia.
Baca Juga: Perbaikan Tuntas, Jembatan Amblas Dekat Tugu Macan Citayam Depok Kembali Layak Digunakan
4. Mekanisme Penyaluran untuk KPM Baru
Bagi KPM yang baru terdaftar, mekanisme penyaluran bantuan direncanakan dilakukan melalui Kantor Pos. Proses pencairan akan menggunakan surat undangan resmi yang dilengkapi dengan barcode sebagai syarat pengambilan bantuan.
Skema ini diterapkan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai dengan data terbaru yang telah diverifikasi.***
Editor : Asep Suhendar