RADAR BOGOR – Pencoretan sebanyak 11.014 data penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi sorotan publik.
Salah satu penyebab utama dari penghapusan KPM bansos PKH BPNT tersebut adalah status penerima manfaat yang telah meninggal dunia.
Dalam sistem yang digunakan pemerintah, kondisi ini membuat data KPM bansos PKH BPNT tidak lagi valid sehingga harus dinonaktifkan dari daftar penyaluran bansos.
Berdasarkan dari kanal YouTube ANAMOVIE, kementerian sosial menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran data melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dengan demikian, data penerima yang tidak lagi sesuai kondisi nyata, termasuk karena meninggal dunia, harus segera diperbarui agar tidak menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
Namun di lapangan, kebijakan ini kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Tidak sedikit warga yang mengira bahwa ketika nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dicoret, maka bantuan sosial otomatis berhenti sepenuhnya.
Padahal, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan mekanisme lanjutan agar keluarga yang masih membutuhkan tetap bisa mendapatkan bantuan.
Dalam skema yang berlaku, bantuan sosial tidak serta-merta hilang hanya karena KPM meninggal dunia. Pemerintah membuka peluang pengalihan bantuan kepada anggota keluarga lain yang masih berada dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Artinya, selama keluarga tersebut masih memenuhi kriteria sebagai penerima bansos, maka bantuan dapat dilanjutkan dengan proses administrasi tertentu.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT di April 2026 Belum Cair? Cek Jadwal dan Batas Akhir 23 April, Jangan Sampai Hangus
Meski demikian, pengalihan tersebut tidak berlangsung otomatis. Keluarga harus terlebih dahulu melakukan pembaruan data dan melengkapi persyaratan administratif, seperti melaporkan kematian ke pemerintah desa atau kelurahan serta memastikan data kependudukan telah diperbarui di Dukcapil.
Tanpa langkah ini, sistem tidak dapat memproses perubahan status penerima manfaat.
Selain itu, keluarga yang ditinggalkan juga akan melalui proses verifikasi ulang. Untuk program PKH, misalnya, harus masih terdapat komponen yang menjadi syarat utama seperti anak usia sekolah, balita, lansia, atau penyandang disabilitas.
Sementara untuk BPNT, keluarga harus tetap masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin sesuai hasil pendataan terbaru.
Kendala yang sering muncul adalah keterlambatan pelaporan dari masyarakat. Banyak kasus di mana kematian KPM tidak segera dilaporkan, sehingga data lama tetap tercatat hingga akhirnya dinonaktifkan tanpa penggantian.
Hal ini menyebabkan bantuan terhenti, meskipun kondisi ekonomi keluarga sebenarnya masih membutuhkan dukungan dari pemerintah.
Di sisi lain, proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan pemerintah juga membutuhkan waktu. Setelah data dinonaktifkan, petugas akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan apakah keluarga tersebut masih layak menerima bantuan.
Jika data pendukung tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria terbaru, maka kemungkinan besar keluarga tersebut tidak akan kembali masuk dalam daftar penerima.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong peran aktif masyarakat dan aparatur desa. Keluarga yang mengalami kondisi tersebut diimbau segera berkoordinasi dengan pendamping PKH, operator bansos desa, maupun dinas sosial setempat.
Langkah ini penting agar proses pengalihan atau pengusulan kembali dapat segera diproses tanpa harus menunggu lama.
Baca Juga: HUT ke-27 Kota Depok, Wali Kota Supian Suri Minta Ucapan Karangan Bunga Diganti Pohon
Selain pelaporan, masyarakat juga diharapkan aktif dalam proses pemutakhiran data. Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan DTSEN guna meningkatkan akurasi data penerima bansos.
Dengan data yang lebih valid, potensi kesalahan seperti penerima yang sudah meninggal namun masih tercatat aktif dapat diminimalisir.
Pemutakhiran data ini juga menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Oleh karena itu, setiap perubahan kondisi sosial ekonomi, termasuk kematian anggota keluarga, harus segera tercatat dalam sistem.
Baca Juga: Komplotan Pengamen Cilik Diamankan Dinsos di Empang Kota Bogor, Sering Maksa Minta Uang
Di tengah upaya tersebut, edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang tidak kalah penting. Banyak warga yang belum memahami prosedur pengalihan bantuan ketika KPM meninggal dunia.
Akibatnya, mereka tidak segera mengambil langkah yang diperlukan dan berujung pada terhentinya bantuan yang seharusnya masih bisa diterima.
Secara keseluruhan, pencoretan data KPM yang meninggal dunia bukan berarti menghilangkan hak keluarga terhadap bantuan sosial.
Pemerintah tetap membuka ruang bagi keluarga yang masih membutuhkan untuk melanjutkan bantuan melalui mekanisme yang telah disediakan. Namun, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada keaktifan masyarakat dalam melaporkan dan memperbarui data.
Baca Juga: Ketagihan Game Online Terlarang, Pria di Depok Ditangkap Polisi Usai Diduga Mencuri
Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan penyaluran bansos PKH dan BPNT dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Pembaruan data yang akurat serta respons cepat terhadap perubahan kondisi di lapangan menjadi kunci utama agar bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang paling membutuhkan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga