Melansir dari channel YouTube Klik Bansos, jika biasanya data diterima Kemensos setiap tanggal 20, kini maju menjadi tanggal 10. Hal ini memberikan waktu lebih panjang bagi pemerintah untuk memproses pencairan bansos PKH BPNT agar lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kementerian Sosial menyatakan bahwa penyaluran bansos PKH BPNT tahap kedua periode April, Mei, Juni 2026 bisa dilakukan lebih cepat dari biasanya setelah pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN dimajukan,” ulas narator dari channel YouTube Klik Bansos.
Meski jadwal menunjukkan periode April-Juni, pantauan terbaru pada aplikasi SIKS-NG menunjukkan sistem masih dalam tahap refresh data.
Saldo yang terpantau masuk ke kartu KKS di beberapa wilayah seperti Bima (NTB) sebesar Rp975.000 atau daerah lain sebesar Rp600.000, saat ini teridentifikasi sebagai pencairan susulan Tahap 1 (Januari-Maret) dan bukan dana Tahap 2. KPM diminta untuk tetap tenang dan menunggu hingga status di SIKS-NG berubah menjadi Standing Instruction (SI).
Seiring dengan percepatan ini, pemerintah juga melakukan pembersihan besar-besaran terhadap daftar penerima. Tercatat sebanyak 11.014 KPM dicoret karena dianggap sudah tidak layak (meninggal dunia, menjadi ASN, atau ekonomi meningkat).
Sebagai gantinya, sebanyak 25.665 KPM baru dari kelompok Desil 1 hingga Desil 4 masuk ke dalam daftar penerima untuk memastikan keadilan sosial bagi warga yang selama ini belum tersentuh bantuan.
Selain bantuan tunai, bantuan pangan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter juga dilaporkan mulai disalurkan secara bertahap di beberapa titik, seperti Bondowoso dan Cianjur.
Bagi KPM yang pencairannya dialihkan dari PT Pos ke kartu KKS, disarankan untuk mulai mengecek saldo secara berkala melalui mobile banking agar lebih praktis dan tidak perlu bolak-balik ke mesin ATM atau agen bank.
Baca Juga: Terungkap Pasutri di Kemang Bogor Ditangkap Jual Obat Keras dari Rumah, Sudah Beroperasi Setahun
KPM dihimbau untuk segera mencairkan seluruh dana bantuan jika saldo sudah masuk ke rekening KKS dan jangan mengendapkan uang terlalu lama agar tidak ditarik kembali ke kas negara. Pastikan Anda terus memantau informasi resmi dari pendamping sosial setempat dan tidak mudah tergiur hoaks mengenai pencairan di media sosial.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga