RADAR BOGOR – Pemerintah membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Masyarakat dipersilakan melaporkan jika menemukan penerima bansos PKH BPNT yang dinilai tidak tepat sasaran, seperti mereka yang sudah tergolong mampu secara ekonomi.
Dilansir dari YouTube Diary Bansos, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan bansos PKH BPNT benar-benar diterima oleh keluarga miskin dan rentan.
Pemerintah menyadari bahwa akurasi data penerima masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial di lapangan.
Dalam sejumlah kasus, ditemukan adanya penerima bansos yang sebenarnya sudah tidak layak. Misalnya, individu yang telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan mencukupi, bahkan ada yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan tujuan utama program PKH dan BPNT yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, laporan dari warga dinilai sangat penting untuk mempercepat proses pembaruan data dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Temui Investor AS, Paparkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Geopolitik Global
Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diambil tindakan.
Proses ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencoretan data penerima, sekaligus menjaga objektivitas dalam penyaluran bantuan sosial.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk menyertakan bukti atau informasi pendukung saat melaporkan dugaan ketidaktepatan sasaran.
Baca Juga: Jangan Sampai Menyesal, Pastikan 4 Syarat Ini Terpenuhi Jika PPPK Mau Daftar Seleksi CPNS 2026
Hal ini bertujuan agar laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan akurat oleh pihak terkait.
Penyaluran bansos sendiri saat ini mengacu pada pembaruan data yang terus dilakukan secara berkala.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya meningkatkan kualitas data terpadu agar lebih valid dan mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Meski demikian, keterbatasan dalam pendataan membuat kemungkinan adanya ketidaksesuaian masih terjadi. Oleh sebab itu, peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam membantu pemerintah menyempurnakan sistem distribusi bantuan sosial.
Baca Juga: Menu Baru! Doku Donat Hadirkan Donat Pumpkin Gurih dengan Isian Melimpah
Di tingkat daerah, laporan masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai jalur, mulai dari RT/RW, perangkat desa atau kelurahan, hingga dinas sosial setempat.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan kanal pengaduan resmi yang bisa diakses secara daring.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan program PKH dan BPNT dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Upaya bersama ini menjadi langkah penting dalam memastikan bantuan sosial benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga