RADAR BOGOR - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara terbuka mengakui bahwa program bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), masih jauh dari sempurna. Dalam dialog dengan kepala desa dan pendamping PKH di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis, 16 April 2026, Gus Ipul menyebutkan bahwa sekitar 45 persen penerima PKH masih terindikasi tidak sesuai sasaran.
Untuk memperbaiki situasi ini, Gus Ipul mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa hingga pusat untuk memperkuat akurasi data sebagai langkah fundamental dalam pengentasan kemiskinan.
Mengapa Data Akurat Menjadi Kunci Kesuksesan Bansos?
Gus Ipul menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bergantung pada kualitas data yang digunakan. Menurutnya perencanaan itu menentukan 50 persen kesuksesan program. Ketika perencanaan baik, perencanaan akurat, itu 50 persen menentukan kesuksesan pembangunan, mengutip dari laman resmi kemensos.go.id.
Saat ini, pemerintah telah beralih menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama untuk semua program. Artinya, akurasi data yang ada di desa akan berdampak langsung pada ketepatan sasaran bantuan sosial hingga ke tingkat pusat.
Jika data lengkap dan akurat, maka bansos akan tepat sasaran. Sebaliknya, jika data keliru, maka risiko salah sasaran akan terus tinggi.
Peran Krusial Kepala Desa dalam Akurasi Data
Menteri Sosial menegaskan bahwa kepala desa memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi sumber awal dari semua data yang digunakan pemerintah. Tanpa data akurat dari level desa, mustahil bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos dengan tepat sasaran.
Baca Juga: Tak Hanya Menyalurkan Bansos, Kemensos Bakal Gandeng 1,4 Juta KPM PKH Bekerja di Kopdes Merah Putih
“Nasib saya ini bergantung kepada kepala desa. Kalau kepala desa menyajikan data yang akurat, maka BPS akan mengelola data itu dengan baik, kita jadikan pedoman untuk melaksanakan program,” ucapnya.
Beliau juga memberikan arahan tegas bahwa setiap kepala desa wajib mengetahui kondisi seluruh warganya, termasuk siapa saja yang menerima bantuan sosial, agar tidak ada lagi warga yang terlewat atau salah sasaran.
Target Graduasi PKH dan Program Sekolah Rakyat
Dalam forum dialog tersebut yang dihadiri oleh 257 kepala desa dan lurah, 106 pendamping PKH, dan 106 operator data desa, Gus Ipul memberikan target ambisius dengan mengajak seluruh pendamping PKH untuk mendorong minimal 24 keluarga penerima manfaat (KPM) dapat graduasi setiap tahunnya. Graduasi berarti keluarga tersebut telah mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik dan tidak lagi memerlukan bantuan.
Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang lebih holistik, Gus Ipul juga menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang.
Program ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik, sekaligus membawa seluruh keluarganya naik kelas secara ekonomi.
Mensos secara tegas menekankan bahwa tidak ada ruang untuk praktik titipan hanya siswa dari Desil 1 dan 2 (20 persen paling miskin) yang bisa masuk ke Sekolah Rakyat.
Mendengarkan Suara Invisible People Melalui Puskesos
Menteri Sosial juga mengajak kepala desa untuk menghidupkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pertama warga masyarakat menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka.
Baca Juga: Siap-siap Jadi ASN, Intip Estimasi Waktu Pendaftaran CPNS 2026 Setelah Tahap Usulan Rampung
Menurutnya, banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan hanya karena penderitaan mereka tidak pernah benar-benar didengar.
Contohnya, masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu menebus ijazah anaknya, anak putus sekolah, atau warga yang luput dari perhatian karena hidupnya tidak terlihat (invisible people).
Puskesos diharapkan menjadi jembatan pertama untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok tersembunyi sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya.
Dukungan Nyata untuk Desa Berdaya Transformatif di NTB
Sebagai bentuk dukungan konkret, Gus Ipul menyerahkan bantuan keuangan secara simbolis kepada 10 Desa Berdaya Transformatif di NTB.
Desa Saneo menerima Rp 500 juta, sementara Desa Masbagik Utara Baru menerima Rp 300 juta. Dana ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tersebut.
Pengakuan Menteri Sosial bahwa 45 persen penerima PKH belum tepat sasaran adalah sinyal penting bahwa sistem bansos masih perlu perbaikan mendasar. Namun, komitmen pemerintah untuk memperbaiki akurasi data melalui kolaborasi dari desa hingga pusat memberikan harapan positif.
Jika Anda adalah kepala desa, pendamping PKH, atau operator data desa, pastikan data yang Anda kelola benar-benar akurat dan terkini. Jika Anda adalah penerima bansos atau calon penerima, pastikan data pribadi Anda sudah terdaftar dengan benar di sistem, dan jangan ragu untuk berkonsultasi melalui Puskesos desa.
Hanya dengan partisipasi aktif semua pihak, bansos bisa benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.***
Editor : Asep Suhendar