Ilustrasi aplikasi cek bansos salah satu instrumen digitalisasi bansos. (Foto: Instagram @kemensosri)
RADAR BOGOR - Pemerintah Indonesia memulai transformasi besar-besaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan sistem digitalisasi berbasis Kecerdasan Buatan (AI).
Kebijakan baru ini bertujuan memastikan bantuan seperti PKH dan BPNT tepat sasaran setelah ditemukannya angka ketidaktepatan sasaran (inclusion error) yang mencapai 77 persen.
Kini, proses verifikasi hingga penentuan kelayakan penerima bansos tidak lagi melalui tangan manusia secara penuh, melainkan melalui mesin data tunggal yang dikelola BPS, mengutip dari channel YouTube Arfan Saputra Channel.
Data Tunggal: Akhir dari Data Bansos yang Tumpang Tindih
Selama bertahun-tahun, data kemiskinan di Indonesia seringkali tumpang tindih antara DTKS milik Kemensos, Regsosek milik Bappenas, hingga data sektoral lainnya.
Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) terbaru menegaskan bahwa seluruh data kini disatukan menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Presiden mengatakan stop soal data, jangan berpikir sendiri-sendiri. Kumpulkan semua di BPS,” kata Menteri Sosial, dilansir dari kanal YouTube Arfan Saputra Channel.
Langkah ini diambil untuk menekan angka error dari 77 persen menjadi di bawah 5 persen melalui sistem perankingan desil yang lebih transparan.
Uji Coba di 40 Kota: Siap-Siap Cek Aplikasi Bansos
Sistem digitalisasi ini telah sukses diuji coba di Banyuwangi dan kini diperluas ke 40 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Mataram dan wilayah Lombok lainnya.
Ke depannya, masyarakat bisa secara mandiri mengajukan diri sebagai calon penerima atau menyanggah penerima yang dianggap tidak layak melalui aplikasi Cek Bansos.