RADAR BOGOR - Pembaruan terbaru mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 periode April hingga Juni 2026 menandakan bahwa tahapan pengolahan data telah bergerak ke fase berikutnya dalam sistem SIKS-NG.
Perkembangan ini mencerminkan bahwa tahapan verifikasi dan sinkronisasi data penerima manfaat sedang berlangsung sebelum bantuan dapat dicairkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Melansir dari kanal Youtube Diary Bansos pada Rabu, 22 April 2026, pada bantuan BPNT atau Program Sembako, status per tanggal 21 hingga 22 April 2026 menunjukkan bahwa proses telah masuk ke tahap verifikasi rekening.
Baca Juga: Pasar dan Plaza Bogor Nyaris Rata dengan Tanah, Dedie Rachim: Pembongkaran Ditragetkan Rampung Juli
Pada fase ini, bank penyalur seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI melakukan pencocokan data antara identitas KPM dengan data kependudukan yang tercatat di Dukcapil.
Hasil dari proses ini akan menentukan kelanjutan penyaluran bantuan, dengan indikator berupa status “berhasil cek rekening” atau “gagal cek rekening”. Jika terjadi ketidaksesuaian data, bantuan tidak dapat diproses lebih lanjut hingga permasalahan tersebut diperbaiki.
Sementara itu, untuk bantuan PKH tahap 2, periode penyaluran April hingga Juni 2026 telah mulai ditampilkan dalam sistem melalui menu monitoring salur.
Namun, rincian datanya masih dalam tahap pembaruan. Pergerakan yang lebih signifikan terlihat pada menu final closing, di mana jumlah KPM berdasarkan wilayah administratif seperti desa dan kecamatan sudah mulai tercatat.
Selain itu, data terkait Omspan serta jumlah KPM yang masuk dalam kategori burkol juga mulai terlihat, dan daftar nama penerima dalam tahap ini sudah dapat diakses oleh pendamping sosial untuk keperluan pemantauan.
“untuk jumlah KPM-nya per wilayah itu sudah muncul jumlahnya. Dan untuk jumlah Omspannya juga sudah muncul,” ungkap narator melalui kanal Youtube Diary Bansos.
Dari sisi waktu penyaluran, percepatan proses dimungkinkan karena data pemutakhiran dari Badan Pusat Statistik (BPS) diterima lebih awal dari jadwal biasanya.
Hal ini membuat tahapan administratif dapat berjalan lebih cepat, sehingga penyaluran bantuan ditargetkan mulai dilakukan secara bertahap pada akhir April 2026.
Meski demikian, KPM masih perlu menunggu hingga status di sistem berubah menjadi SI (Standing Instruction) atau SPM (Surat Perintah Membayar) sebagai tanda bahwa dana siap disalurkan.
Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh KPM dalam tahap ini. Penerima disarankan untuk tidak terlalu sering melakukan pengecekan saldo melalui kartu KKS di ATM, karena pada tahap verifikasi ini saldo bantuan belum tersedia.
Selain itu, frekuensi pengecekan yang berlebihan berpotensi menyebabkan gangguan pada kartu. Di sisi lain, terdapat sekitar 11.000 KPM yang tidak lagi menerima bantuan pada tahap ini.
Kondisi tersebut berkaitan dengan pembaruan data kesejahteraan berdasarkan klasifikasi desil terbaru dari BPS, di mana sebagian penerima dinilai telah berada pada tingkat kesejahteraan yang tidak lagi memenuhi kriteria bantuan sosial.***
Editor : Asep Suhendar