RADAR BOGOR - Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan belum cairnya bantuan sosial (bansos) hingga saat ini. Padahal, kebutuhan ekonomi semakin mendesak.
Ternyata, keterlambatan pencairan bansos reguler seperti PKH dan BPNT bukan tanpa alasan.
Dilansir dari kanal YouTube ANAMOVIE, salah satu penyebab utama dari terlambatya pencairan bansos ini adalah masalah administrasi data.
Baca Juga: PSEL Bogor Masuk Tahap Sosialisasi, Warga Kayumanis Beri Lampu Hijau
Banyak kasus ditemukan di mana data penerima tidak valid atau tidak sinkron dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kesalahan kecil seperti penulisan nama, tanggal lahir, atau NIK yang tidak sesuai dengan data Dukcapil dapat membuat bantuan gagal dicairkan.
Selain itu, data yang tidak diperbarui juga menjadi faktor krusial.
Perubahan dalam keluarga seperti pindah alamat, perubahan status pernikahan, hingga adanya anggota keluarga baru atau meninggal dunia harus segera dilaporkan.
Baca Juga: Kemiskinan di Kabupaten Bogor Turun, Ekonomi Tancap Gas, Pengangguran Masih Jadi PR
Jika tidak, sistem akan menganggap data tersebut tidak valid.
Kesalahan input oleh petugas juga tak bisa diabaikan.
Banyak KPM yang gagal menerima bansos hanya karena kesalahan teknis saat penginputan data.
Bahkan, perbedaan satu huruf saja bisa berakibat fatal terhadap pencairan bantuan.
Di sisi lain, perubahan status ekonomi juga memengaruhi kelayakan penerima.
Baca Juga: Besok, Bakal Ada Perkembangan Terbaru Pencairan Bansos Tahap 2 2026, KPM Wajib Cek Ciri Calon Penerima Bantuan
KPM yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria, misalnya memiliki penghasilan di atas UMR atau memiliki aset tertentu, berpotensi dicoret dari daftar penerima bansos.
Tak hanya itu, beberapa penerima juga kehilangan haknya karena sudah tidak memenuhi syarat program.
Dalam kasus PKH, misalnya, jika dalam keluarga tidak lagi memiliki komponen pendidikan atau kesehatan yang disyaratkan, maka bantuan bisa dihentikan.
Faktor teknis lainnya seperti rekening bank tidak aktif atau terblokir juga menjadi penyebab bansos tidak cair.
Begitu juga dengan kartu KKS yang rusak atau hilang, yang membuat proses pencairan menjadi terhambat.
Permasalahan distribusi di tingkat daerah turut memperparah situasi.
Bantuan seperti beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter hingga kini masih tertunda di beberapa wilayah akibat kendala logistik dan administrasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bansos tidak hanya soal penyaluran, tetapi juga sistem pendataan dan verifikasi yang masih perlu diperbaiki.
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akurasi data serta mempercepat proses distribusi agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga: Perempuan Disabilitas Bogor Tunjukkan Karya dan Kemandirian Lewat Karnaval Budaya
Bagi masyarakat, penting untuk proaktif memastikan data mereka sudah benar dan terbaru.
Jika mengalami kendala, segera laporkan ke pendamping sosial atau aparat desa agar dapat segera ditindaklanjuti.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pencairan bansos diharapkan bisa segera merata dan tepat waktu, sehingga mampu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.***