RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) pada April 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Indonesia Pintar (PIP).
Berbagai informasi yang beredar yang dilansir dari kanal Youtube Info Bansos pada Jumat, 24 April 2026, menunjukkan bahwa proses penyaluran masih berlangsung dan belum sepenuhnya masuk ke tahap pencairan massal, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Fenomena yang saat ini banyak muncul di media sosial adalah beredarnya foto struk penarikan saldo yang diklaim sebagai bukti pencairan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2.
Informasi tersebut perlu disikapi secara hati-hati karena sebagian besar berasal dari pencairan bantuan periode sebelumnya atau jenis bantuan lain yang memang cair dalam waktu berdekatan.
Kondisi ini membuat banyak penerima manfaat berpotensi salah mengira bahwa bantuan terbaru sudah disalurkan.
Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk tidak terburu-buru melakukan pengecekan ke ATM tanpa adanya informasi resmi yang valid dari sistem pemerintah, karena hal tersebut justru dapat menimbulkan risiko seperti kartu terblokir atau gangguan teknis lainnya.
Di sisi lain, pencairan yang saat ini benar-benar berlangsung banyak berasal dari Program Indonesia Pintar (PIP) termin pertama tahun 2026. Bantuan ini memiliki nominal yang berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan penerima.
Untuk tingkat SD atau Paket A, bantuan diberikan sebesar Rp450.000 per tahun, dengan penyesuaian Rp225.000 bagi siswa baru atau siswa di tahun akhir. Sementara itu, siswa SMP atau Paket B menerima Rp750.000 per tahun atau Rp375.000 untuk kategori tertentu.
Adapun untuk jenjang SMA, SMK, atau Paket C, bantuan mencapai Rp1.800.000 per tahun, dengan penyesuaian Rp900.000 bagi siswa baru dan tingkat akhir.
Pencairan PIP ini sering kali menjadi penyebab munculnya kesalahpahaman karena dilakukan bersamaan dengan periode penyaluran bantuan sosial lainnya.
Berdasarkan pantauan sistem SIKS-NG per 24 April 2026, proses pencairan PKH dan BPNT masih berada pada tahap verifikasi data. Pada tahap ini, dilakukan pencocokan antara data Kementerian Sosial, Dukcapil, serta pihak perbankan seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri.
Status “berhasil cek rekening” menunjukkan bahwa data penerima sudah sinkron, sehingga tinggal menunggu penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Standing Instruction (SI) sebelum dana ditransfer ke rekening KKS.
Sebaliknya, status “gagal cek rekening” menandakan adanya ketidaksesuaian data, seperti perbedaan nama atau NIK, yang harus diperbaiki terlebih dahulu melalui pendamping sosial atau instansi terkait agar bantuan dapat diproses kembali.
Secara umum, sebagian besar data masih berada dalam tahap menuju penerbitan SPM dan SI, sehingga pencairan belum terjadi secara menyeluruh.
“Lolos verifikasi rekening. Nama Anda harus bersih dari status gagal cek rekening atau gagal Om Span. Nah ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan NIK atau nama di KTP dengan di buku tabungan,” ungkap narator melalui Youtube Info Bansos.
Selain itu, penyaluran bantuan sosial tahun 2026 juga mengacu pada aturan baru berbasis desil kesejahteraan dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam sistem ini, prioritas penerima diberikan kepada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4, yaitu kelompok sangat miskin hingga rentan miskin.
Perubahan kondisi ekonomi yang tercatat dalam survei terbaru dapat menyebabkan pergeseran desil, sehingga individu yang sebelumnya menerima bantuan bisa saja tidak lagi masuk dalam kategori prioritas jika berada di desil 5 hingga 10.
Masyarakat dapat memeriksa status desil melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi, serta memiliki kesempatan untuk mengajukan perbaikan data melalui fitur usul sanggah atau melalui forum musyawarah di tingkat desa dan kelurahan.***
Editor : Eli Kustiyawati