RADAR BOGOR - Polemik ketidaktepatan sasaran bantuan sosial (bansos) kembali mencuat ke permukaan.
Dalam sebuah pemaparan resmi, terungkap bahwa lebih dari 45% Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini berjalan diduga tidak tepat sasaran.
Temuan ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem distribusi bansos di Indonesia masih memiliki celah besar yang harus segera dibenahi.
Permasalahan utama terletak pada akurasi data penerima manfaat.
Selama ini, data yang digunakan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Oleh karena itu, pemerintah menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat RT/RW, desa, hingga dinas sosial di daerah.
Dalam skema baru, data akan dikumpulkan melalui jalur formal berjenjang.
Baca Juga: Bansos PIP Termin 1 Cair Akhir April 2026? Begini Jawaban Lengkap Cara Cek Nama Penerima Bantuan
Proses ini dimulai dari masyarakat di tingkat bawah, kemudian diverifikasi oleh pemerintah daerah, hingga akhirnya dikelola secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dilansir dari YouTube Arfan Saputra Channel, data tersebut kemudian diklasifikasikan dalam sistem desil, yaitu pembagian tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 (10% paling miskin) hingga desil 10 (10% paling mampu).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
Baca Juga: Apakah ASN Bisa Terima Bansos PKH dan BPNT 2026? Cek Jawaban Lengkap Cara Pastikan Status Bantuan
Selain itu, pemerintah juga menekankan prinsip transparansi.
Data penerima bansos tidak lagi bersifat tertutup, melainkan dapat diakses publik.
Masyarakat bahkan diberi ruang untuk mengajukan usulan maupun sanggahan melalui aplikasi khusus, sehingga proses verifikasi menjadi lebih partisipatif.
Tak hanya berhenti pada pembenahan manual, pemerintah juga mulai mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem bansos.
Salah satu terobosan yang tengah diuji adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
Hasil uji coba awal menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan.
Tingkat kesalahan (error) dalam penyaluran bansos sebelumnya mencapai hingga 77% untuk PKH dan sekitar 70% untuk bantuan sembako.
Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
Namun setelah sistem berbasis data terbaru diterapkan, tingkat kesalahan berhasil ditekan hingga sekitar 28%.
Pemerintah menargetkan, melalui digitalisasi penuh, angka tersebut bisa turun hingga di bawah 5%.
Ke depan, mekanisme penentuan penerima bansos akan dilakukan oleh sistem berbasis mesin.
Artinya, siapa pun dapat mengajukan diri sebagai penerima, tetapi keputusan akhir akan ditentukan secara objektif oleh algoritma berdasarkan data yang terverifikasi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar reformasi sistem perlindungan sosial nasional.
Dengan pendekatan berbasis data dan teknologi, pemerintah berharap distribusi bansos menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.
Jika sistem ini berhasil diterapkan secara luas, maka bukan tidak mungkin wajah penyaluran bantuan sosial di Indonesia akan berubah drastis dari yang selama ini rawan kesalahan, menjadi sistem yang presisi dan terpercaya.
Editor : Asep Suhendar