RADAR BOGOR - Masalah klasik bantuan sosial atau bansos yang tidak tepat sasaran akhirnya diakui secara terbuka.
Pemerintah mengungkap bahwa selama ini terdapat indikasi kuat ketidaksesuaian penerima bansos, bahkan mencapai angka signifikan.
Kondisi ini mendorong lahirnya reformasi besar-besaran dalam sistem pendataan dan distribusi bansos.
Baca Juga: Bansos Tahap 2 2026 Segera Cair, Verifikasi Rekening Beres, Cek Status PKH dan BPNT Terbaru di Sini
Fokus utama pembenahan dimulai dari data. Pemerintah menilai bahwa akar persoalan terletak pada basis data yang belum akurat.
Oleh sebab itu, dilakukan langkah strategis dengan memperkuat sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS.
Proses pemutakhiran data dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak.
Dimulai dari pengumpulan data di tingkat RT dan RW, dilanjutkan ke desa, kabupaten, hingga provinsi.
Setelah itu, data akan diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke sistem nasional.
Salah satu inovasi penting dalam sistem baru ini adalah penggunaan metode desil.
Metode ini membagi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, sehingga pemerintah dapat lebih mudah menentukan prioritas bantuan.
Dengan pendekatan ini, program bantuan menjadi lebih terarah dan tidak lagi bersifat umum.
Selain itu, transparansi menjadi prinsip utama. Pemerintah membuka akses data kepada publik dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
Dilansir dari YouTube Arfan Saputra Channel, melalui aplikasi cek bansos, masyarakat dapat mengusulkan diri atau melaporkan ketidaksesuaian penerima bantuan.
Langkah ini diperkuat dengan verifikasi lapangan (ground check) untuk memastikan bahwa setiap data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi nyata.
Dengan kombinasi antara partisipasi publik dan verifikasi langsung, diharapkan kualitas data meningkat secara signifikan.
Di sisi lain, transformasi digital menjadi kunci perubahan besar.
Pemerintah tengah mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu menilai kelayakan penerima bansos secara otomatis.
Sistem ini telah diuji coba di berbagai daerah dan menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan.
Baca Juga: Dirintis Pelajar, Wesben Slowbar Jadi Spot Ngopi Unik di Bogor yang Hanya Buka Akhir Pekan
Sebelum digitalisasi, tingkat kesalahan penyaluran bansos sangat tinggi.
Namun setelah menggunakan sistem berbasis data terbaru, terjadi penurunan drastis dalam tingkat error.
Target ke depan adalah mencapai tingkat kesalahan minimal, bahkan mendekati nol.
Reformasi ini tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan.
Baca Juga: Kasih Makan Hewan hingga Naik ATV, Ini Serunya Liburan di Erif Farm Bogor
Pemerintah juga menyiapkan pendekatan berkelanjutan dalam penanganan kemiskinan.
Setelah menerima bantuan dasar seperti PKH dan sembako, masyarakat akan diarahkan ke program rehabilitasi sosial jika diperlukan.
Contohnya, anak-anak dari keluarga rentan atau pekerja migran yang mengalami masalah sosial akan mendapatkan layanan khusus melalui rumah singgah atau pusat rehabilitasi.
Setelah itu, mereka akan didorong untuk mengikuti program pemberdayaan agar dapat mandiri secara ekonomi.
Dengan pendekatan terarah, terpadu, dan berkelanjutan, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.
Tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa penerima dapat naik kelas dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Transformasi ini menjadi bukti bahwa perbaikan sistem sosial tidak bisa dilakukan setengah-setengah.
Dibutuhkan kombinasi antara data akurat, teknologi canggih, dan keterlibatan masyarakat luas untuk menciptakan perubahan nyata.***
Editor : Asep Suhendar