Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Mensos Gus Ipul Dorong Perbaikan Data DTSEN untuk Bansos Tepat Sasaran, Ini Penjelasannya

Kholikul Ihsan • Sabtu, 25 April 2026 | 14:49 WIB
Mensos Gus Ipul soal DTSEN bansos. Foto: Instagram @kemensosri
Mensos Gus Ipul soal DTSEN bansos. Foto: Instagram @kemensosri

RADAR BOGOR - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hadir langsung di Majalengka pada Jumat 24 April 2026 untuk melakukan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Dalam acara tersebut, Mensos Gus Ipul menekankan bahwa keakuratan data DTSEN adalah fondasi utama untuk memastikan bansos tepat sasaran dan program pemerintah sampai ke yang benar-benar membutuhkan, mengutip dari akun instagram @kemensosri.

DTSEN yang dikelola BPS, kata Mensos Gus Ipul, menggunakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan (desil) untuk menentukan penerima bantuan sosial (bansos).

Baca Juga: Mini Popolo Coffee Tawarkan Sensasi Ngopi di Taman dengan Fasilitas Lengkap yang Ramah Anak dan Gamers

DTSEN: Fondasi Utama Bansos Tepat Sasaran yang Harus Diperhatikan

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN adalah sistem data terpadu yang menjadi tulang punggung seluruh program bantuan sosial pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sosialisasi di Majalengka menegaskan bahwa semua keputusan pemberian bansos dimulai dari data yang rapi dan akurat. 

Sistem data ini bukan hanya sekedar angka-angka, tetapi merupakan cerminan kondisi sosial ekonomi keluarga Anda yang akan menentukan apakah Anda berhak menerima bantuan pemerintah atau tidak.

Baca Juga: Kabar Penting! Proses Verifikasi Rekening Bansos PKH BPNT Tahap 2, Pastikan Status dan Desil Anda Aktif Jangan Sampai Exclude

Oleh karena itu, akurasi data DTSEN menjadi sangat krusial dalam proses penentuan penerima bantuan sosial.

Sistem Desil: Cara Pemerintah Mengelompokkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

DTSEN menggunakan sistem desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan untuk menentukan penerima bantuan. Sistem ini membagi populasi menjadi 10 kelompok (desil), mulai dari yang paling rentan hingga yang paling sejahtera. 

Kelompok-kelompok ini kemudian digunakan pemerintah untuk menentukan siapa saja yang layak menerima berbagai program bantuan sosial, termasuk bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan lainnya.

Baca Juga: Collagen Z, Inovasi IPB yang Sulap Limbah Ikan Jadi Produk Kolagen Bernilai Tinggi

Penentuan desil ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap data harus melalui proses verifikasi yang ketat melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, hingga aparatur desa. 

Operator Data Desa: Garda Terdepan Akurasi Data Bansos

Dalam sosialisasi DTSEN di Majalengka, Gus Ipul menyoroti peran krusial operator data desa sebagai garda terdepan dalam memastikan akurasi data. 

“Secanggih apapun sistemnya kalau yang input data enggak teliti hasilnya bisa meleset jauh,” ungkap narator instagram @kemensosri.

Baca Juga: Akhirnya, Bantuan Pendidikan PIP 2026 Mulai Cair di Berbagai Daerah, Ini Daftar Nominalnya untuk Pelajar

Artinya, teknologi dan sistem secanggih apapun tidak akan berfungsi optimal jika operator data desa tidak bekerja dengan teliti dan akurat dalam menginput informasi keluarga.

Operator data desa memiliki tanggung jawab besar untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi setiap keluarga di wilayah mereka secara detail.

Mereka harus memastikan bahwa setiap data yang diinput mulai dari pendapatan, aset, hingga komposisi keluarga benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. 

Kesalahan input data oleh operator desa bisa berakibat pada pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat yang seharusnya dapat bansos justru terlewatkan.

Baca Juga: Format Berubah, Hammersonic Festival 2026 Jadi Private Festival, Hanya untuk Undangan Terbatas

Kerja Bersama untuk Bansos Tepat Sasaran dan Masyarakat Mandiri

Gus Ipul dalam sosialisasi DTSEN menekankan bahwa urusan data dan bantuan sosial bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, tetapi memerlukan kerja bersama antara semua elemen. 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, operator desa, dan masyarakat sendiri harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem bansos yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tujuan akhir dari semua upaya perbaikan data DTSEN ini sangat jelas: memastikan bansos tepat sasaran dan memberdayakan masyarakat agar bisa naik kelas menjadi lebih mandiri. 

Baca Juga: RAT Koperasi Karyawan Indocement ke-48, Fokus Transparansi dan Pertumbuhan Berkelanjutan, Omzet Naik 2,35 Persen 

Dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengidentifikasi kelompok masyarakat paling rentan yang butuh bantuan, sekaligus memantau perkembangan mereka agar bisa keluar dari kategori rentan menuju status yang lebih sejahtera.

Editor : Rani Puspitasari Sinaga
#mensos #bansos #gus ipul #DTSEN