RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 2 tahun 2026 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bansos PKH BPNT ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Mengacu dari YouTube Anamovie, Kemensos mengingatkan bahwa penggunaan dana bansos PKH BPNT dan lainnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Peringati Hari Bumi 2026 di Kota Bogor, Sunset di Kebun Angkat 1,2 Ton Sampah dari Sungai Ciliwung
Bantuan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan pokok. Penyaluran bansos diharapkan tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan penerima.
Salah satu hal yang ditekankan adalah larangan menggunakan dana bansos untuk membeli barang mewah.
KPM diimbau untuk tidak menggunakan bantuan tersebut untuk membeli barang seperti ponsel mahal, perhiasan, atau produk konsumtif yang tidak mendesak. Fokus utama penggunaan bantuan tetap pada kebutuhan dasar rumah tangga.
Selain itu, khusus untuk BPNT, bantuan yang diterima seharusnya digunakan untuk membeli bahan pangan.
Penggunaan dana di luar kebutuhan pangan dinilai tidak sesuai dengan tujuan program. Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga penerima.
Kemensos juga menyoroti praktik penyalahgunaan seperti pencairan bantuan dengan potongan tertentu oleh oknum tidak bertanggung jawab.
KPM diimbau untuk menolak segala bentuk pungutan liar karena bantuan harus diterima secara utuh sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan pemerintah.
Larangan lainnya adalah memindahtangankan bantuan kepada pihak lain. Kartu KKS dan hak atas bansos hanya berlaku bagi penerima yang terdaftar.
Pemindahtanganan, baik kepada keluarga maupun pihak lain, dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Tidak hanya itu, penerima bansos juga dilarang menimbun atau memperjualbelikan bantuan yang diterima. Bantuan pangan yang diperoleh seharusnya digunakan untuk konsumsi keluarga, bukan untuk dijadikan komoditas dagang demi keuntungan pribadi.
Baca Juga: MCI Latih Safety Riding Sepeda Listrik Siswa SMP Berbasis AI di Kota Bogor, Pertama di Dunia
Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tidak memalsukan data demi tetap menerima bantuan.
Jika kondisi ekonomi sudah membaik, penerima diharapkan melapor secara jujur. Transparansi data menjadi kunci agar bantuan dapat dialokasikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Bagi penerima PKH, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, seperti memastikan anak tetap bersekolah dan rutin memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil serta balita.
Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka bantuan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan program.
Baca Juga: Tak Bisa Hadir? Begini Aturan Pengambilan Bansos PKH BPNT 2026 Secara Diwakilkan
Dengan adanya berbagai aturan tersebut, pemerintah berharap bansos PKH dan BPNT dapat dimanfaatkan secara optimal.
Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi dorongan bagi masyarakat untuk bangkit dan memperbaiki kondisi ekonomi secara mandiri.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga