RADAR BOGOR - Pembaruan mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 2 per 27 April 2026 menunjukkan bahwa proses penyaluran telah mulai berjalan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data yang tersedia dari sistem SIKS-NG yang dikutip dari kanal Youtube Info Bansos pada Senin, 27 April 2026, pencairan sudah mulai terlihat sejak akhir April, meskipun belum merata di seluruh daerah karena mekanisme distribusi dilakukan secara bergelombang.
Status pencairan terbaru
memperlihatkan bahwa penyaluran tidak dilakukan serentak, melainkan dibagi ke dalam beberapa termin. Sistem ini menyebabkan adanya perbedaan waktu pencairan antarwilayah.
Baca Juga: Damkar Kabupaten Bogor Kirim 16 Personel ke NFSC 2026 di Palembang
Di satu daerah dana sudah masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara daerah lain masih berada dalam tahap verifikasi atau menunggu proses administrasi selesai.
Selain itu, perbedaan bank penyalur seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) turut memengaruhi kecepatan pencairan.
Pada beberapa kasus, satu bank telah memasuki tahap penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), sementara bank lain masih melakukan pencocokan data.
Baca Juga: Enam Stundent Athlete dan 2 Pelatih Ikut DBL Camp 2026, Paling Banyak dari SMAN 5 Bogor
Perkembangan di tingkat wilayah menunjukkan adanya daerah yang menjadi prioritas pencairan. Provinsi Aceh tercatat mengalami progres cukup cepat, terutama melalui penyaluran via BSI yang sudah memasuki tahap Standing Instruction (SI), yaitu fase lanjutan sebelum dana masuk ke rekening penerima.
Selain itu, terdapat sekitar 38 kabupaten dan kota yang masuk dalam daftar prioritas, termasuk beberapa wilayah di Sumatera Utara, Jawa Barat seperti Bogor dan Garut, serta sejumlah daerah di Jawa Timur.
Di sisi lain, masih terdapat kendala yang menyebabkan sebagian KPM belum menerima bantuan, salah satunya adalah masalah gagal verifikasi rekening.
Baca Juga: Hari Ini, Progres Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 2026 Tunjukkan Sinyal Positif di SIKS-NG
Kondisi ini umumnya terjadi karena ketidaksesuaian data antara identitas di KTP atau Kartu Keluarga dengan data pada rekening bank atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Selain itu, rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu lama juga dapat menyebabkan status menjadi dormant sehingga menghambat proses transfer.
“Beberapa penyebab gagal verifikasi rekening antara lain: adanya perbedaan nama antara di KTP/KK dengan yang tertera di buku tabungan atau KKS; rekening dalam status pasif atau dormant karena sudah terlalu lama tidak digunakan; kemudian adanya data ganda atau masalah administrasi di bank penyalur,” ujar narator melalui kanal Youtube Info Bansos.
Baca Juga: Hari Ini, Progres Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 2026 Tunjukkan Sinyal Positif di SIKS-NG
Faktor lain yang turut berpengaruh adalah adanya data ganda atau kendala administratif teknis dari pihak perbankan.
Untuk mengatasi hal tersebut, penerima manfaat perlu melakukan koordinasi dengan pendamping sosial atau pihak bank guna memperbaiki data agar proses penyaluran dapat dilanjutkan.
Bagi KPM, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses pencairan berlangsung. Disarankan untuk tidak terburu-buru melakukan pengecekan ke ATM tanpa adanya kepastian informasi, karena penyaluran dilakukan secara bertahap dan dapat berbeda antarwilayah.
Pengecekan saldo dapat dilakukan secara berkala karena proses verifikasi dan distribusi berlangsung terus menerus.
Selain itu, penting untuk mengacu pada informasi resmi dan tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama yang menampilkan bukti saldo dari wilayah lain yang belum tentu berada dalam gelombang yang sama.***
Editor : Asep Suhendar