RADAR BOGOR - Perkembangan terbaru penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2026 menunjukkan dinamika yang cukup beragam di lapangan, terutama jika dilihat dari pembaruan status pada sistem SIKS-NG yang digunakan sebagai acuan utama dalam proses penyaluran bantuan.
Berdasarkan pemantauan terbaru yang dikutip dari kanal Youtube Diary Bansos, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami tahapan yang berbeda-beda, mulai dari proses verifikasi hingga kesiapan pencairan dana, sehingga belum seluruh penerima berada pada kondisi yang sama dalam hal pencairan bantuan tahap kedua ini.
Pada bagian awal proses, masih terdapat sejumlah KPM yang berada dalam tahap verifikasi rekening.
Status ini menunjukkan bahwa data perbankan penerima sedang dalam proses pengecekan untuk memastikan kesesuaian antara identitas yang tercatat dengan sistem administrasi kependudukan dan data bank penyalur.
Tahapan ini menjadi krusial karena menentukan kelayakan rekening untuk menerima transfer bantuan, sehingga setiap ketidaksesuaian harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Selanjutnya, terdapat juga KPM yang telah melewati proses verifikasi namun masih berada pada status belum SPM atau belum terbitnya Surat Perintah Membayar.
Kondisi ini menandakan bahwa data penerima telah dinyatakan valid, tetapi proses administrasi pencairan belum sampai pada tahap penerbitan instruksi pembayaran dari pihak terkait.
Status ini cukup banyak ditemukan terutama pada penerima yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Bank Mandiri dan Bank BNI, sehingga menunjukkan bahwa proses administratif masih berlangsung secara bertahap.
Di sisi lain, sebagian KPM telah mencapai status SPM, yang berarti instruksi pembayaran telah diterbitkan. Status ini menjadi salah satu indikator penting bahwa bantuan sudah memasuki tahap akhir sebelum pencairan.
Wilayah tertentu seperti Provinsi Aceh melalui Bank BSI serta sebagian pengguna Bank BRI tercatat sudah berada pada tahap ini.
Meski demikian, dana belum dapat langsung dicairkan karena masih menunggu perubahan status lanjutan menjadi SI (Standing Instruction) sebagai tanda bahwa dana siap ditransfer ke rekening penerima.
Selain itu, terdapat pula status gagal cek rekening yang ditandai dengan indikator tertentu dalam sistem. Kondisi ini umumnya terjadi akibat ketidaksesuaian data antara informasi yang tersimpan di Dukcapil dengan data yang dimiliki oleh pihak perbankan.
Ketidaksinkronan tersebut menghambat proses penyaluran sehingga memerlukan pembaruan data oleh pihak terkait agar bantuan dapat diproses kembali.
Status lain yang juga muncul adalah tidak disalurkan, yang ditemukan pada sebagian KPM tahap kedua.
Berdasarkan analisis di lapangan, kondisi ini terjadi pada penerima yang sebelumnya mengalami peralihan mekanisme penyaluran dari PT Pos ke KKS, namun belum menyelesaikan pencairan tahap pertama.
Dalam situasi ini, proses tahap kedua belum dapat dilanjutkan hingga tahapan sebelumnya benar-benar tuntas, sehingga penerima harus menunggu penyelesaian proses awal terlebih dahulu.
“KPM ini harus menyelesaikan pencairan tahap pertama (Januari-Maret) terlebih dahulu sebelum bantuan tahap kedua mereka bisa diproses kembali untuk disalurkan,” ulas narator melalui kanal Youtube Diary Bansos.
Terkait waktu pencairan, sebelumnya terdapat target agar penyaluran tahap kedua dapat dimulai pada akhir April 2026. Namun hingga saat ini, meskipun sebagian KPM telah mencapai status SPM, belum terdapat pencairan resmi yang merata untuk tahap kedua.
Baca Juga: Hari Ini, Progres Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 2026 Tunjukkan Sinyal Positif di SIKS-NG
Hal ini menunjukkan bahwa proses masih berlangsung dan belum seluruh wilayah memasuki tahap distribusi dana. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengandalkan informasi yang bersumber dari sistem resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Untuk mengetahui perkembangan status bantuan secara detail, akses penuh terhadap data hanya tersedia melalui sistem SIKS-NG yang digunakan oleh pendamping sosial, operator desa, serta pihak dinas sosial di tingkat daerah.
Masyarakat umum tidak memiliki akses langsung ke sistem ini, sehingga informasi biasanya diperoleh melalui koordinasi dengan pihak terkait di wilayah masing-masing.
Dalam konteks penerima manfaat, KPM yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4 dan telah menerima bantuan pada tahap sebelumnya tercatat masih termasuk dalam kelompok prioritas selama data dan rekening dinyatakan valid.
Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan penerimaan bantuan sangat bergantung pada kelengkapan dan kesesuaian data administrasi yang dimiliki oleh masing-masing penerima.***
Editor : Eli Kustiyawati